oleh

Kebijakan Pemerintah dan Politisasi Dunia Pendidikan

Oleh : | Editor : Noviani Dwi Putri
Dibaca :251 kali | Durasi baca : 3 Menit

Penulis : M. Irfan Ali *)

SWARAID-PALEMBANG, (26/02/21): Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang sangat penting bagi para penerus bangsa. Dalam proses pendidikan kita belajar melalui pembelajaran yang telah ditentukan oleh sekolah. Pembelajaran adalah kegiatan inti dalam suatu proses pendidikan.

Sejak awal tahun 2020, pendidikan mulai mengalami perombakan metode pembelajaran, yang disebabkan pandemi virus covid-19 yang menjangkit seantero muka bumi dan mengubah secara cepat tatanan kehidupan. Pembelajaran yang tadinya didominasi oleh pembelajaran tatap muka harus beralih dengan pembelajaran dalam jaringan (daring) di semua jenjang pendidikan, termasuk perguruan tinggi, guna mencegah penularan virus Covid-19

Alhasil Kemendikbud dengan surat edaran yang diterbitkan Nomor 3 Tahun 2020 demi mencegah penyebaran virus covid-19 di satuan pendidikan, serta Nomor 36926/MPK.A/HK/2020 dan di level perguruan tinggi juga membuat surat edaran yang isinya sama yaitu menerapkan pembelajaran daring di kampus.

Pandemi covid-2019 ini menghadirkan sejumlah persoalan genting yang harus segera diatasi karena menyangkut keberlangsungan dan kualitas pendidikan para murid serta kesejahteraan para murid, guru maupun dosen. Betapapun sulitnya, kita harus terus memperjuangkan dan mengawal proses reformasi pendidikan, sebagai kunci kejayaan bangsa ini.

Sistem pembelajaran jarak jauh sebagai salah satu metode pembelajaran alternatif yang paling memungkinkan saat ini sangat berpengaruh terhadap prestasi atau keberhasilan pembelajaran siswa. Disebabkan sistem pembelajaran jarak jauh masih memiliki banyak kendala.

Baca Juga :  Kebijakan Politik Pemerintah Dalam Proses Pendidikan Indonesia

Kurangnya peralatan, sumber daya manusia dan keterbatasan teknologi pendidikan, serta keterampilan dan kualitas yang belum representatif (gaptek). Belum lagi bila terkait dengan penggunaan media internet sebagai e-learning yang kerapkali menemui kendala seperti koneksi jaringan, server down/ eror yang tentu menghambat keberhasilan pembelajaran tersebut.

Oleh karena itu, kreativitas guru dalam memberikan pembelajaran agar menarik minat belajar siswa menjadi tumpuan utama sebagai keberhasilan peserta didik. Selain itu juga sangat dibutuhkan bantuan oleh pemerintah memfasilitasi demi mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini.

POLITIK PENDIDIKAN

Dunia pendidikan tidak lepas dari kepentingan, baik itu oleh pengambil kebijakan, guru, tenaga kependidikan dan para siswa dalam artian pendidikan dan politik sangat erat kaitannya. Kepentingan di sini tidak bermakna sempit. Maksudnya dapat diartikan sebagai suatu unsur yang bisa menimbulkan keinginan untuk melakukan suatu perbuatan.

Seperti pada dunia pendidikan, kepentingan itu berupa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan dengan maksud mengambil keuntungan untuk dirinya maupun organisasi.

Layaknya dua sisi mata uang, politik dan pendidikan sebenarnya tidak terpisahkan, keduanya saling membutuhkan. Pendidikan seyogyanya dilindungi oleh politik, begitupun politik diarahkan oleh pendidikan. Namun dalam beberapa kesempatan politik memang selalu memiliki alasan untuk mendominasi, menghalalkan segala segala cara, dan netralitas pendidikan dikorbankan.

Baca Juga :  Transformasi Dunia Pendidikan; Kelulusan Siswa 2021 Ditentukan Satuan Pendidikan

Beberapa kasus sering muncul bahwa warna politik sering dijadikan alasan untuk pengangkatan dan pemberhentian seorang tenaga pendidik, bukan lagi berdasarkan pengalaman dan kompetensinya yang dipertimbangkan. Dalam realitanya tujuan-tujuan politik akan sulit untuk dilaksanakan tanpa pendidikan meskipun politik tidak dapat digantikan oleh pendidikan

Oleh karena itu politik, ekonomi, hukum dan kebudayaan harus selalu mendukung peranan pendidikan dalam kehidupan bernegara. Dalam kacamata politik pendidikan di Indonesia punya daya tarik dan jual yang sangat tinggi, apalagi jika menjelang pesta demokrasi, akan semakin banyak tokoh-tokoh politik mendadak menjadi peduli dan perhatian pada pendidikan.

Sebenarnya tidak ada masalah jika benar-benar peduli dengan hati yang tulus, para warga yang bernaung di ranah pendidikan juga sudah bisa cerdas dan bijak dalam menilai alasan pemberian sumbangan. Namun jika kepedulian dan perhatiannya hanya sebatas wacana demi pencitraan dan penokohannya, hal ini akan menjadi sangat tidak produktif.

Akan banyak bermunculan kasus-kasus seperti ini atas dalih otonomi di daerah-daerah. Banyak pihak yang akan terlibat dalam hal ini, mulai dari guru, kepala sekolah, dinas, pemilik sekolah swasta hingga Menteri Pendidikan. Menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah akan banyak calon legislatif atau calon bupati/walikota yang mengangkat isu pendidikan di samping sosial ekonomi dan keamanan. Mulai dari sekolah gratis, pemberian dana bantuan sekolah sampai dengan pemberian bantuan untuk perbaikan sekolah. Yang sebenarnya sudah dialokasikan 20% dari APBN sebagai amanat undang-undang.

Baca Juga :  Diskusi Politik Api Kartini ; Keterwakilan 30% Perempuan di DPRD Belum Terpenuhi

Semuanya tidak dapat dihindari, politisasi pendidikan sering dimanfaatkan sebagai pemberian kontribusi positif terhadap pendidikan nasional dan pemangku jabatan di dunia pendidikan Indonesia. Bila dikritisi, dalam setiap aktifitas pendidikan sering ditemui muatan politik.

Bukan hanya sekali, tapi sering terjadi dilapangan, mulai dari pemanfaatan gedung, rapat guru, rapat kepala sekolah bahkan dalam sambutan pembukaan Hardiknas oleh pengawas sekolah. Kekacauan akan terjadi bila politik terlalu mendominasi pendidikan sehingga pendidikan di Indonesia akan berjalan dengan ketidak jelasan landasan falsafah. Karena intervensi yang bersifat politis terlalu kuat sehingga penguasa dapat berbuat sewenang-wenang dan tanpa ilmu mempengaruhi secara terus menerus kebijakan tentang pendidikan.

Upaya untuk menolak politisasi ini sebenarnya sangat bisa dilakukan, asalkan niatnya baik dan jelas yaitu untuk mengoreksi, mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dalam pendidikan nasional. Karena semua bergantung kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

*) Penulis merupakan Mahasiswa semester 5 Fakultas Tarbiyah dan Pengajaran Jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

UMKM Kito - Solusi UMKM Go-Online

Komentar

Berita Lainya