oleh

Kebijakan Politik Pemerintah Dalam Proses Pendidikan Indonesia

Oleh : | Editor : Noviani Dwi Putri
Dibaca :457 kali | Durasi baca : 3 Menit

Penulis : Noer Mely Handayani *)

SWARAID-PALEMBANG, (23/02/2021): Pendidikan adalah upaya utama dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik agar dapat menjadi nyata dan tidak hanya bermanfaat bagi kehidupannya, tapi juga bagi banyak orang. Pendidikan merupakan bagian dari kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia yang harus terpenuhi.

Sama halnya dengan pertumbuhan ekonomi dan kesehatan, pendidikan juga merupakan bagian dari politik yang berkaitan dengan pengelolaan urusan rakyat. Jadi politik pendidikan di suatu negara itu sangat ditentukan oleh pandangan hidup negara itu sendiri.

Faktor itulah yang menjadi penentu karakter dan tipe masyarakat yang dibentuknya. Dengan begitu politik pendidikan ini dapat dipahami sebagai strategi yang dirancang negara dalam upaya untuk menciptakan kualitas manusia atau kualitas sumber daya manusia yang di cita-citakan.

Budaya politik masyarakat sebenarnya berbanding lurus dengan tingkat pendidikan seseorang atau masyarakat. Hal itu bisa dipahami dengan cara mengingat semakin tinggi kesempatan seseorang untuk menempuh pendidikan, maka semakin tinggi pula seseorang itu memiliki kesempatan untuk bisa membaca, mengevaluasi, sekaligus dapat mengkritisi.

Maka kunci keberhasilan pendidikan adalah dengan kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan. Politik pada pendidikan yang diharapkan tentunya berpihak pada rakyat kecil atau miskin. Karena hingga hari ini masih banyak orang tua yang belum mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya bahkan pada tingkat dasar sekalipun.

Masih banyak sekolah-sekolah yang  kekurangan fasilitas atau bahkan tidak memiliki ruang belajar atau gedung sama sekali. Masih banyak juga sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar, masih banyak guru honorer yang dibayar sangat rendah sehingga menyebabkan motivasinya dalam mengajar juga sangat rendah.

Baca Juga :  Audensi ke Pemkot, Bujang Gadis Kampus Sumsel ; Tidak Hanya Intelektual !

Dengan melihat kondisi yang seperti ini, bagaimana mungkin bangsa ini bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa diluar yang kualitas pendidikan dan sumber daya manusianya itu sudah lebih maju. Dalam konteks politik lebih khususnya, dengan kondisi pendidikan yang seperti itu, bagaimana mungkin agenda pendidikan dan politik bisa dilaksanakan dengan lancar dan bisa menghasilkan kualitas budaya politik yang diharapkan bagi banyak orang.

Maka seharusnya agenda pendidikan dan politik memberikan seluas-luasnya kepada seluruh rakyat untuk belajar atau mengemban pendidikan setinggi-tingginya tanpa ada celah diskriminatif sekecil apapun. Menyoroti kondisi saat ini, kenyataan politik dan pendidikan yang ada di negara kita bisa dikatakan belum sepenuhnya merdeka.

Hal itu bisa kita lihat dari komitmen pemerintah yang masih rendah dalam mewujudkan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang bebas akan biaya, kurangnya penghargaan terhadap profesionalisme dan juga kesejahteraan tenaga pengajar, rendahnya mutu dan juga daya saing pendidikan, upaya otonomi pendidikan yang masih simpang siur, dan lain sebagainya.

Sampai saat ini negara kita masih dihadapkan pada tantangan besar untuk mencerdaskan anak bangsa. Hal itu dipengaruhi karena masih terjadi kesenjangan partisipasi pendidikan antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan adanya bantuan operasional sekolah (BOS), meskipun pemerintah telah menyediakan bantuan tersebut untuk jenjang pendidikan dasar, masih ditemukan adanya beberapa sekolah yang masih menarik berbagai macam iuran, sehingga hal tersebut memberatkan orang tua murid, terutama bagi keluarga yang kurang mampu.

Baca Juga :  Cetak Sejarah ; PC PMII OKU Adakan PKL di Tingkat Pengurus Cabang

Kesenjangan-kesenjangan terhadap partisipasi pendidikan selalu dipandang sebagai isu politik utama dalam masyarakat, maka dari itu bagaimana menyadarkan para pelaku politik bangsa ini agar dapat mengedepankan urusan pendidikan itu sebagai urusan kemanusiaan di Indonesia.

Maka dari itu pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat menghantarkan pendidikan Indonesia itu untuk lebih terarah, diantaranya dengan cara:

  • Menyelenggarakan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan dalam kata lain pemerataan pendidikan
  • Optimalisasi penggunaan anggaran pendidikan yang diterima sebesar 20% dari APBN, yang telah diamanahkan di UUD 1945 pasal 31 ayat 4
  • Membebaskan biaya pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan juga menengah. Dengan komitmen kuat dari Pemerintah, untuk membebaskan peserta didik yang bersifat iuran fasilitas sekolah dan lainnya
  • Perbaikan kurikulum, dimana pendidikan lebih diarahkan pada sistem yang terbuka gunanya untuk membentuk karakter dan pengembangan potensi yang ada di setiap diri siswa
  • Adanya penghargaan pada pendidikan, pemerintah harus lebih serius dalam hal meningkatkan kulitas profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pengajar. Demi memotivasi guru yang berperan penting dalam pendidikan
  • Pemerintah baik pusat maupun daerah harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai khususnya untuk sekolah yang berada di daerah terpencil gunanya untuk mempermudah dalam mengakses proses pembelajaran dalam menunjang proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
Baca Juga :  Kadisdik Kota Palembang : Lebih Baik Tatap Muka, Daripada Siswa Berkeliaran!

Dengan adanya kebijakan-kebijakan seperti itu besar harapannya agar pendidikan di Indonesia bisa lebih maju dan bisa menimbulkan perubahan, perubahan tersebutlah yang memberi harapan akan adanya perbaikan untuk kesejahteraan pendidikan Indonesia memang pada kenyataannya politik dan juga kekuasaan di suatu negara itu memang memegang peran penting dalam keberhasilan pendidikan.

Peran politik dalam hal memajukan pendidikan itu sangat besar. Politik pendidikan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Bangsa yang politik pendidikannya rendah maka kinerja dari pendidikannya juga pasti ikut rendah, begitupun sebaliknya jika politik pendidikannya bagus maka kinerja pendidikannya pun akan bagus. Maka dari itu kunci pendidikan politik masyarakat terletak pada politik pendidikan masyarakat itu sendiri.

Jadi, melalui pendidikan inilah yang nantinya bisa meluruskan pemikiran para politisi tentang pendidikan, yang pada saatnya nanti diharapkan akan mampu melahirkan budaya politik baru, yang sehat, juga akan mendorong pelaku-pelaku politik untuk selalu berperilaku jujur dan juga cerdas dalam bertindak menentukan kebijakan-kebijakan untuk pendidikan Indonesia dan bisa menjanjikan kemajuan atas masa depan bangsa yang lebih maju, sehingga cita-cita untuk menjadi bangsa yang besar itu bisa diraih.

*) Mahasiswi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Semester 5 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

 

UMKM Kito - Solusi UMKM Go-Online

Komentar

Berita Lainya