oleh

Jemput Bola Lagi ! Disdukcapil Beri Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

Oleh : | Editor : Noviani Dwi Putri
Dibaca :204 kali | Durasi baca : 2 Menit

PALEMBANG-SWARAID (26/02/2021): Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, kembali memberikan  pelayanan keliling administrasi kependudukan dengan perekaman e-KTP, pencatatan akte kelahiran, iartu Identitas Anak (KAI), Kartu Keluarga (KK) bagi penyandang disabilitas di Kota Palembang.

Seperti diwartakan SWARAID sebelumnya Disdukcapil Kota Palembang melakukan pemberian pelayanan perekaman e-KTP di panti sosial ODGJ, kali ini Disdukcapil Kota Palembang menyambangi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Budi Perkasa guna nemberi pelayanan admistrasi kependudukan. Kamis (25/02/21).

Hal ini dilakukan guna membantu memudahkan masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk juga dapat memenuhi hak administrasi kependudukannya. Setidaknya ada 162 penyandang disabilitas di BRSPDF Budi Perkasa yang mengikuti pelayanan tersebut.

Kepala Disdukcapil Kota Palembang, Dewi Isnaini menyebutkan terkait proses administrasi kependudukan, salah satu syaratnya adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini selalu menjadi kendala yang paling sering ketika tidak memiliki e-KTP.

“Ada 162 orang yang belum lengkap, ada tidak punya e-KTP, KK. Kita mulai melakukan jemput bola seperti ke Lembaga Pemasyarakatan.”Cetusnya.

Baca Juga :  Pemulihan Ekonomi Palembang Manfaatkan Lini investor

Dewi Isnaini menjelaskan terkait ketersediaan blangko e-KTP masih dalam kondisi mencukupi. Dimana Disdukcapil Kota Palembang baru ini menerima stok blanko e-KTP sebanyak 36 ribu. Terkait proses pembuatan Dewi Isnaini menyebutkan akan selesai paling lambat empat hari.

“98,6 persen warga Palembang sudah melakukan perekaman e-KTP, kita prioritaskan yang belum memiliki e-KTP”. Ucapnya

Sementara itu, kepala BRSPDF Budi Perkasa, Irwan Nurcandra membenarkan dengan kondisi para disabilitas, yang tentu menjadi kendala untuk memiliki identitas kependudukan. Di lain sisi, bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, syarat penggunaan NIK, sebagai salah satu rujukan untuk dimasukkan dalam Tata Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Terkait penerimaan bantuan bagi kaum disabilitas, Iwan Chandra menyebutkan di tahun sebelumnya sebanyak 1.500 penyadang disabilitas di Sumatera selatan menerima bantuan sosial. Dan untuk tahun ini menargetkan untuk menambahkan lagi penerimaan bantuan bagi penyandang disabilitas.

“Tahun lalu baru 1.500 penyandang Disabilitas di Sumsel yang menerima bantuan. Mereka akan kembali dimasukan sebagai keberlanjutan program untuk menerima bantuan. Selain itu, target kami tahun ini menjangkau 2.275 penyandang Disabilitas agar juga bisa menerima bantuan, namun semua tentu harus memiliki NIK.” Tutupnya.

Baca Juga :  Kenormalan Baru, Saatnya UMKM Adaptasi Menuju Pasar Daring

Komentar

Berita Lainya