oleh

Pemkot Palembang Akan Segera Verifikasi Data JKN dan KIS

Oleh : | Editor : Noviani Dwi Putri
Dibaca :361 kali | Durasi baca : 2 Menit

SWARAID – PALEMBANG,  (31/01/21) : Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda memimpin rapat koordinasi validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS)  Kota Palembang. Rapat bersama Dinas Sosial, Dinas Pencatatan Penduduk Sipil, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ini dilaksanakan di ruang rapat Kantor Bappeda Kota Palembang, Senin (01/02).

Rapat koordinasi ini sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memutakhir data dibalik kerap kali terjadinya kesemrawutan pendataan jaminan sosial. Kesemrawutan tersebut pada akhirnya menjadi beban pemerintah dalam memberikan pelayanan jaminan sosial dan kesehatan kepada masyarakat kota Palembang,

“Masyarakat tidak perlu cemas, kami Pemerintah Kota Palembang, khusus untuk segera ingin memverifikasi data dalam waktu dekat. Kita akan laksanakan verifikasi data sehingga UHC (Universal Health Coverage) ini masih terus kita pertahankan. Karena cukup penting ya, dengan adanya UHC ini tentu harapan kita, masyarakat yang membutuhkan kartu Indonesia sehat (KIS) segera cepat.” Terang Fitri.

Selain itu Fitriani Agustinda menyampaikan, hingga saat ini masyarakat kota Palembang masih menerima dan menggunakan pelayanan jaminan kesehatan, meski BPJS tidak masuk dalam KIS. Sebagai antisipasi, pihaknya telah mengintruksikan kepada seluruh Puskesmas di kota palembang serta di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga :  Keselamatan Yang Merata ; Marihot Daftarkan Sopir ke BPJS Ketenagakerjaan

“Jadi dengan cukup membawa KTP mereka insya Allah akan dilayani baik di tingkat kecamatan maupun di Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Palembang,” imbuh Wakil Walikota ini.

Tak hanya itu, Fitrianti Agustinda menjelaskan dengan tidak adanya lagi dana sharing Pemprov Sumsel pada tahun ini, pihaknya tengah berupaya terhadap apa yang kini menjadi tanggungan Pemerintah Kota setelah rampung verifikasi data, akan langsung dimasukkan ke DTKS kementerian.

“Kami mohon doanya saja, mudah-mudahan verifikasi data ini segera selesai hingga apa yang menjadi beban dari Pemerintah Kota terkait masalah data di DTKS ini bisa segera diselesaikan hingga kita programnya UHC masih terus bisa berjalan.”

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Kota Palembang Heri Arpian menuturkan faktor kendala dari pendataan kembali untuk DTKS disebabkan oleh yang bersangkutan pindah atau meninggal. Terkait data yang tidak aktif lagi, masyarakat dapat melapor pada Dinas Sosial.

“Bagi masyarakat yang hendak melaporkan pelaporan data yang tidak aktif, bisa ke Kantor Dinas Sosial, kita minta waktu untuk kepengurusan di Disdukcapil, nanti kita akan daftarkan lagi, hal ini juga dapat membantu percepatan verifikasi data.” Pungkas Kadinsos Kota Palembang.

UMKM Kito - Solusi UMKM Go-Online

Komentar

Berita Lainya