24 Agustus 2022 - 23:05 WIB | Dibaca : 853 kali

Wisuda ke-161 UNSRI, Rektor Targetkan PTN Berbadan Hukum 2023

Laporan : Maulana
Editor : Noviani Dwi Putri

Sebelum jabatannya berakhir tahun depan, ia berharap PTN BH UNSRI sudah berjalan

SWARAID, PALEMBANG: Sebanyak 2185 mahasiswa Universitar Sriwijaya (Unsri) di wisuda, Rabu (24/8/22). Sekitar 90 persen mahasiswa telah lulus tepat waktu, 40 persen diantaranya lulus dengan predikat Pujian pada wisuda ke -161 Unsri.

Rektor Unsri Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., IPU., ASEAN.Eng menyampaikan bahwa sebelum habis masa jabatatannya pada tahun 2023, ia menargetkan Unsri telah menerapkan PTN Berbadan Hukum (PTN BH)..

“Ada tiga kelompok PTN yakni pertama satker yakni PTN yang diberi makan. Unsri dari tahun 1960 berdiri sampai 2009 selalu disuapi. Tapi itu tidak ada kreatif dan tidak boleh tidak dapat peluang untuk mencari uang sendiri,” ujarnya saat diwawancara usai acara wisuda secara virtual di Fakultas Hukum tower lantai 8 Unsri Bukit Besar Palembang.

Kemudian, lanjut dikatakan Anis, Unsri menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Agar tidak membebani mahasiswa untuk bayar UKT dan bayar SPP makanya UKT bervariatif ada yang Rp 500 ribu, ada Rp 1 juta ada juga yang membayar lebih tinggi.

Baca Juga :  Dialog Kebangsaan, Tanamkan Nasionalisme dan Humanisme di Kalangan Pemuda

“Namun akibatnya kurang anggaran. Itu kita diberikan keluasaan untuk mencari penghasilan selain daripada mahasiswa yakni kerjasama cuma dibatasi tetap dibatasi. Dan batasnya adalah Tri Dharma karen tidak boleh membuka kontraktor. Padahal itu kita banyak konsultan tapi kita juga tidak boleh. Dan kita banyak ahli dan ada banyak konsultan tapi tidak boleh,” katanya.

Anis juga menjelaskan, tahap yang ketiga yaitu PTN, yang sudah dianggap dewasa. Jadi dikatakannya boleh saja mencari selain daripada pendapatan yang sudah ada tapi dengan syarat tidak boleh menaikkan UKT. Untuk itu UKT yang sudah ada tidak boleh diubah-ubah bila PTN Berbadan Hukum (PTN BH).

“Kita dibebaskan mencari uang sebebas-bebasnya. Sehingga bisa memberikan subsidi untuk UKT. Kita sebenarnya sudah banyak, BPU kita ada kerjasama. Kemarin ada dari Pemerintah Pusat Kementerian Pertanian yang dilimpahkan ke sini. Tidak ada yang bisa kecuali Unsri, pencetakan sawah di Sumsel ribuan hektar, perencanaan dan fisik di kerjasamakan dengan Unsri. Tapi karena kita BLU kita hanya boleh mengambil perencanaannya saja, tidak boleh fisik. Tapi kalau sudah PTN BH bisa semuanya.”

Baca Juga :  Mahasiswi Unsri Korban Dugaan Pelecehan Seksual  ‘Ngamuk’ di Acara Yudisium

Artinya sumber daya yang ada di perguruan tinggi bisa bermanfaatkan untuk anak-anak bangsa, lanjut Anis. Unsri dapat biaya tambahan pendanaan untuk menghidupi perguruan tinggi itu meningkatkan tarafnya. Jadi tidak perlu lagi cerita ada yang tidak bayaran.

“Sekarang ini Menteri Pendidikan Kebudayaan, dan Ristek sudah memberi kebijakan seluruh PTN dalam waktu 6 tahun harus PTN BH, UNSRI sudah berpotensi untuk PTN BH. Sekarang kita sudah prises kementerian dan proses verifikasi,” tambah Anis.

Namun Anis mengungkapkan, sebelum jabatannya berakhir tahun depan, ia berharap PTN BH UNSRI sudah berjalan. Sehingga BPU yang sudah disiapkan itu nanti lebih bisa dilakukan percepatan dalam tugasnya membantu pemerintah dan perusahaan swasta.

“Sehingga bisa menghasilkan income untuk lembaga, jadi bisa untuk membangun gedung tidak harus ke mahasiswa,” pungkasnya.

Komentar