oleh

Polemik Pengurangan UKT Yang Berbelit

Oleh : | Editor : Noviani Dwi Putri
Dibaca :76 kali | Durasi baca : 3 Menit

Penulis : Meizal Aji *)

SWARAID-PALEMBANG, (28/02/2021): Pendidikan merupakan salah satu sektor yang terdampak  pandemi Covid-19, terutama terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang kini menimbulkan banyak polemik. Penderitaan tidak hanya dialami oleh yang terpapar langsung oleh virus mematikan, namun ada dampak turunan yang menjadi perhatian publik, dimana menurunnya daya beli atau ekonomi nasional maupun secara global.

Termasuk untuk memenuhi kewajiban kita sebagai mahasiswa, yakni hajat pendidikan yang menjadi garda terdepan anak bangsa, namun semangat juang tak boleh berhenti walau di tengah jeritan pandemi. Tidak sedikit mahasiswa yang mengalami kesulitan hidup apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang mengharuskan work for home dan pembelajaran secara online (daring). Ini memberi dampak menurunnya pendapatan bagi sebagian masyarakat terkhusus wali mahasiswa dan mahasiswa juga tidak dapat mengakses dengan baik pelayanan akademik, sarana prasarana, dan fasilitas kampus berimbas kepada proses belajar mengajar yang kurang efektik.

Kebijakan paling efektif dalam hal ini adalah memotong beban biaya UKT karena dalam keadaan seperti ini, seharusnya pimpinan kampus mampu mengeluarkan kebijakan yang meringankan beban mahasiswa, baik psikologi maupun ekonomi. Secara hirarki dalam kondisi seperti ini mau tidak mau, suka atau tidak suka pemotongan UKT harus ditunaikan.

Baca Juga :  Jadikan Pelatihan Vocational sebagai awal Bisnis E-Commerce Sukses

Proses kuliah daring membuat mahasiswa resah dengan berbagai keluhan yang diterapkan beberapa dosen yang kurang jelas, tugas yang berlebihan, pengeluaran yang membludak untuk pembelian kouta internet, jaringan yang tidak mendukung, bahkan kesehatan mata yang mulai terganggu karena menatap layar HP dari pagi bahkan sampai malam hari untuk menyelasaikan aktivitas perkuliahan.

Tidak semua mahasiswa mempunyai kecukupan ekonomi, apalagi mahasiswa yang berada di kampus-kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Tidak ada Covid-19 saja, tiap semester banyak diantara mereka yang mengajukan cuti akademik bahkan putus kuliah.

Kebijakan pihak kampus seperti yang dilakukan oleh UIN Raden Fatah Palembang sudah benar dalam mengambil keputusan untuk mengurangi UKT ini, namun dalam mekanisme untuk mengurangi ataupun meringankan sangat tidak masuk akal apalagi pada masa pandemi yang tidak berkesudahan.

Poin yang menjadi permasalahan saya adalah pengurangan 80% bagi yang sedang proses menyelesaikan skripsi (non teori) dan bagi mahasiswa aktif hanya dipotong 10% beserta persyaratan-persyaratan yang ribet. Dalam poin ini sangat jelas tidak ada kesetaraan dan juga sangat menyulitkan mahasiswa apalagi bagi mahasiswa aktif yang hanya dikurangi 10%, apakah pihak kampus memutuskan putusan ini tanpa dikaji terlebih dahulu? dan juga putusan-putusan ini sama persis dengan keputusan Rektor sebelumnya.

Baca Juga :  Diskusi Politik Api Kartini ; Keterwakilan 30% Perempuan di DPRD Belum Terpenuhi

Seharusnya ataupun sebaiknya, di masa pandemi yang berkepanjangan seperti ini kebijakan kampus harus berpihak terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak merasa kesulitan dalam perkuliahan daring. Kuota internet yang seharusnya seluruh mahasiswa mendapatkan haknya, namun tidak demikian. Masih banyak yang belum merasakannya. Pihak kampus hanya menyediakan salah satu jaringan operator yang mana tidak seluruh mahasiswa mempunyai kartu jaringan tersebut.

Mahasiswa seharusnya mendapatkan hak yang layak dan mudah tapi pada kenyataannya mahasiswa seperti anak ayam yang mengikuti induknya. Pengurangan UKT tanpa syarat seharusnya tepat bagi seluruh mahasiswa.
Pada kabar selanjutnya, pengurangan UKT sebesar 80% yang awalnya untuk mahasiswa yang sudah menyelesaikan mata kuliah teori dan sedang dalam proses skripsi namun pada saat sehari sebelum penutupan pengurangan UKT tiba-tiba kebijakan diubah begitu saja dan sempat membuat kegaduhan dilingkungan mahasiswa.

Ternyata kebijakan diubah, untuk pengurangan 80% itu berlaku bagi mahasiswa yang semester sebelumnya (ganjil) sudah tidak ada lagi mata kuliah teori, maka mahasiswa yang semester sebelumnya (ganjil) masih memiliki mata kuliah teori kemudian semester genap hanya proses skripsi tidak bisa mengajukan pengurangan UKT 80% dan masuk pada golongan pengurangan UKT 10%.

Baca Juga :  Sampah Cemari Bumiku

Namun disisi lain pihak kampus UIN Raden Fatah benar-benar menepati kebijakan yang sudah ditetapkan, pengajuan pengurangan UKT mahasiswa diterima dan sudah keluar hasilnya beberapa hari yang lalu, walau dengan mekanisme yang agaknya berbelit. Rata-rata mahasiswa mendapatkan pengurangan UKT 10% sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.

Kami berharap agar pihak kampus bisa membuat kebijakan yang lebih baik lagi dan tidak mengubah kebijakan secara tiba-tiba, apalagi sampai dekat waktu penutupan kebijakan tersebut, karena ini akan menjadi kecurigaan dan atau timbul rasa tidak percaya mahasiswa kepada pihak kampus.

*) Penulis merupakan Mahasiswa semester 5 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Komentar

Berita Lainya