SWARAID-PALEMBANG, (22/02/2021): Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Muara Enim berkerja sama dengan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) dan Duta Pertanian Sumatera Selatan menggelar seminar nasional Pembangunan Industri Berkelanjutan Kelapa Sawit Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Hotel Harper, Senin (22/02/2021).
Pada seminar pembahasan ketahanan kelapa sawit, sebagai narasumber, Direktur Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Dr. Tungkot Sipayung dan Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumsel Alex Sugiarto, serta Ketua DPP Pemuda Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Rina Sa’adah. Seminar tersebut diikuti oleh puluhan pemuda tani dan Mahasiswa berbagai Perguruan Tinggi di Sumatera Selatan.
Gusti, Ketua Ikatan Duta Pertanian Sumsel menyebutkan, bahwa Industri dari perkebunan kelapa sawit mampu menyelamatkan ekonomi dan menyerap lapangan kerja yang besar.
“Industri sawit ini cukup dominan dalam berkontribusi terhadap pendapatan negara non migas yaitu sekitar 83% dari surplus neraca perdagangan non migas (periode Januari-Desember 2020), Sementara kontribusi sawit dari sisi jumlah penyerapan tenaga kerja mencapai 16,2 juta orang.” Ujar Gusti.
Meski demikian, agar memastikan usaha perkebunan kelapa sawit layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan, sesuai dengan perundangan-undangan, maka wajib dilakukan penyempurnaan dalam penyelenggaraan Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. seperti ysng tertuang pada peraturan presiden (PP) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) pada tanggal 13 Maret 2020 dan telah diundangkan pada tanggal 16 Maret 2020.
“Perpres ini patut diapresiasi karena diperlukannya sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang efektif, efisien, adil, dan berkelanjutan.” Tuturnya.
Dilain pihak, Alex Sugiarto Getua GAPKI Sumsel mengatakan, langkah pemerintah pusat dengan membuat kebijakan ISPO sebagai suatu kebijakan yang diambil oleh Kementrian Pertanian guna meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia. Menurutnya, ketika perusahaan ikut ISPO artinya semua sudah sustainable termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh anggota GAPKI Sumsel.
“Saat ini sudah 33 dari 75 anggota GAPKI Sumsel yang sudah tersertifikasi ISPO. Tahun ini kita target semua anggota sudah ISPO.”
Sementara, Asisten II Setda Provinsi Sumsel, Ekowati menyebutkan, dengan seminar seperti ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel berharap mendapatkan rekomendasi yang harus dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit.
“Dalam seminar ini kita bahas tentang industri sawit dan SDGs, ada 17 tujuan yang fokusnya pada kesejahteraan. Jadi bagaimana nanti dalam seminar ini pemerintah mendapatkan rekomendasi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan stakeholder sawit, dalam hal ini petaninya.” Katanya.
Komentar