Perlu ada emergency response team terkait, untuk menjaga data tata kelola data yang baik di indonesia dan untuk menjaga kepercayaan publik
SWARAID, JAKARTA: Tak ingin diam saja atas ulah hacker yang menyebut dirinya Bjorka, Presiden Joko Widodo adakan rapat bersama sejumlah jajarannya.
Dalam rapat tersebut, Jokowi dikatakan minta dibentuk tim khusus untuk menangani kasus kebocoran data yang terjadi.
Diterangkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, pembentukan tim ini bukan hanya untuk menjaga keamanan data yang ada, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik.
“Perlu ada emergency response team terkait, untuk menjaga data tata kelola data yang baik di indonesia dan untuk menjaga kepercayaan publik,” ujar Johnny.
Tim khusus diisi Polri, Kemenkominfo, BIN, hingga BSSN
Diterangkan Johnny lebih lanjut, lembaga-lembaga yang masuk di dalam tim khusus tersebut. Pertama, ada Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), kemudian Kemenkominfo, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN).
Johnny pun mengatakan, data-data yang disebarkan oleh Bjorka bukanlah hal yang baru. Sehingga, tak perlu ada yang dikhawatirkan.
“Setelah ditelaah sementara, data-data yang umum, bukan data-data spesifik, bukan data yang ter-update,” kata dia.
Menkopolhukam membenarkan terjadi kebocoran data
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan sebelumnya telah mendapatkan perihal kebocoran data tersebut dari Badan Siber dan Sandi Negara serta Deputi VII di Kemenko Polhukam.
Tapi ia menyebut tidak semua data-data negara yang bocor sifatnya rahasia.
“Itu (data) kan bisa diambil dari mana-mana, cuma kebetulan sama. Oleh sebab itu, pemerintah masih akan mendalami hal ini,” ujar Mahfud.
Ia mengklaim, belum ada yang membahayakan dari data yang sudah bocor tersebut. Menurut Mahfud, informasi yang dibocorkan pun bukan hal baru.
“Itu kan yang sudah ada di koran tiap hari, ini ingin jadi presiden, ini begini. Kan cuma begitu-begitu saja. Gak ada yang menyangkut rahasia negara dari yang beredar itu. Kebetulan saja (datanya) sama dan kebetulan bukan rahasia juga, hanya dokumen biasa yang dibuka. Tetapi, itu memang terjadi,” kata dia menegaskan.
Pernyataan Mahfud ini bertolak belakang dari pernyataan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
BIN mengatakan, bahwa sejumlah surat atau dokumen berlabel rahasia yang dikirim ke Presiden Joko Widodo dan diklaim bocor merupakan hoaks.
BIN memastikan menggunakan pengamanan dan enkripsi berlapis, sehingga kecil kemungkinan dokumen yang dikirim ke Presiden Jokowi bisa bocor.
“Misal (kebocoran) di Dukcapil ada, dan di beberapa tempat,” kata Mahfud.
Selain, beberapa dokumen dari BIN, peristiwa dugaan kebocoran data yang disoroti publik antara lain 1,3 miliar nomor ponsel warga, data-data pribadi sejumlah pejabat tinggi dan menteri hingga data pemilih, yang diduga bocor ketika disimpan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Komentar