SwaraID – Palembang, (28/09/20) : Berbicara tentang pandemi yang belum usai tentu erat kaitannya dengan dampak yang di hasilkan. Salah satu contoh terbesar adalah kelumpuhan ekonomi yang berimbas pada meningkatkannya jumlah masyarakat miskin baru, PHK, ataupun UMKM yang stagnasi atau tidak bisa berkembang. Sebagai mahasiswa yang memiliki pemikiran kritis dan penyambung lidah rakyat, Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) cabang Palembang Darussalam melakukan kegiatan dialog progresif terkait kemiskinan dengan menghadirkan staf ahli walikota Herly Kurniawan, Kadinsos, dan Kabag Koperasi dan UMKM.
“Dialog progresif seperti ini harus selalu dihidupkan. Jadi pemerintah kota pun harus selalu diawasi dengan dialog-dialog ilmiah seperti ini” jelas Febri Walanda ketua HMI MPO cabang Palembang Darussalam.
Salah satu isu yang menjadi pembahasan pada malam tadi mengenai bantuan Dinas Koperasi dalam menekan kemiskinan, salah satunya melalui bantuan pinjaman kepada UMKM berupa dana hibah tanpa agunan ataupun bunga. Febri ketua cabang HMI MPO menuturkan “Sebenarnya masih banyak hal yang kita gali dari Dinas Koperasi, bantuan pinjaman tersebut masih selentingan-selentingan kecil yang secara teori sangat baik dalam membantu masyarakat, namun kadangkala yang terjadi di lapangan adalah secara pelaksanaan di lapangan, aktualisasi di lapangan belum maksimal” ungkap Febri.
Febri menilai bahwa pemerintah hanya menunggu bola, tidak terjun langsung kemasyarakat untuk mensosialisasikan, hal inilah yang akhirnya menjadi stag yang pada akhirnya bantuan tersebut belum optimal dalam membantu masyarakat, khususnya UMKM
“Pemerintah kota diharapkan harus lebih serius dalam membersamai masyarakat miskin kota agar dapat menghidupkan masyarakat” tegasnya.
Herly Kurniawan staf ahli walikota yang hadir sebagai narasumber dalam dialog progresif “Kegiatan seperti ini merupakan kegiatan yang sangat positif yang dilakukan mahasiswa, khususnya HMI MPO. Hal ini merupakan semangat bagi kita semua, masyarakat dan pemerintah untuk keluar dari kemiskinan” ungkapnya.
Herly Kurniawan menilai, masukan-masukan yang diberikan masyarakat dapat menjadi pertimbangan untuk pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang khusus menekan angka kemiskinan, “Mahasiswa adalah kontrol sosial yang kami harapkan dapat mengimbangi dalam rangka menjaga program-program pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat” jelasnya.
Terkait dengan kendala dari Dinas koperasi dan UKM dalam memberikan pinjaman tanpa agunan dan bunga kepada UMKM sebesar Rp.3.000.000,- Herly Kurniawan menjelaskan “Target yang dicanangkan dinas koperasi sekitar 5000 bantuan, namun kita terkendala karena perbankan yang sebagai mitra dalam penyaluran bantuan. Tentunya mempunyai persyaratan tersendiri dalam hal itu, salah satunya BI cheking. Hal inilah yang membuat bantuan tersebut tidak bisa diberikan kepada masyarakat karena bermasalah dalam BI cheking” tambahnya.
Roylim Khairi. SE Kabag kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM menjelaskan mengenai bantuan UMKM tanpa bunga dan agunan “Sebetulnya itu sudah berjalan empat tahun, target kita dalam satu periode ini 5.000 UMKM. Mengenai kendala, rata- rata memiliki sangkutan di BI cheking. Jadi, tidak semua yang mengajukan walaupun dia sudah punya usaha bisa di akses ke BPR dia akses ke BI cheking maka dari yang diajukan 5.000 yang terealisasi 50 persen” ungkap nya.
Selain itu, Roylim Khairi juga membenarkan bahwa minimnya pemahaman masyarakat terhadap bantuan pinjaman tersebut. Penting baginya peran mahasiswa untuk mendampingi masyarakat dalam mensosialisasikan program dari Dinsos ini.
Komentar