Rabu, 17 November 2021 7:03 WIB

Upah Minimum Kota Palembang Akan Dibahas Pekan Depan, Naik Tidak?

Oleh : | Editor : Noviani Dwi Putri
Dibaca :267 kali | Durasi baca : 1 Menit

SWARAID, PALEMBANG : Pekan depan Pemerintah Kota Palembang berencana akan mulai membahas dan menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Palembang.

Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Hubungan Industrial Disnaker Palembang Fahmi Hatta kepada awak media. Ia menerangkan, pihaknya belum bisa memastikan apakah nantinya akan ada kenaikan atau tidak.

“Kami belum dapat menentukan apakah nanti akan ada kenaikan atau tidak karena baru akan dibahas,” katanya, Selasa (16/11).

Dijelaskan lebih lanjut, penetapan UMK Palembang sendiri telah diatur serta telah ada perhitungannya sendiri sesuai dengan PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang merupakan aturan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja.

Dimana dalam aturan tersebut, upah minimum provinsi (UMP) Menjadi acuan dalam perhitungan UMK. Karena itu, dia mengaku masih menunggu penetapan UMP untuk membahas UMK Palembang.

Dia juga mengaku untuk perhitungannya nanti dilakukan oleh BPS.

“Jadi kita lihat saja nanti hasil rapat pekan depan apakah naik atau tetap,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam PP 31 tahun 2021 tentang pengupahan. Gubernur dapat menetapkan UMK dengan syarat tertentu yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang bersangkutan selama tiga tahun terakhir dan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.

Baca Juga :  Ramadhan Sebentar Lagi ! Bagaimana Tarawih Tahun Ini?

Pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama tiga tahun, selalu positif dan lebih tinggi dari provinsi.

Kemudian, UMK ditetapkan setelah penetapan UMP dan harus lebih tinggi dari UMP. UMK yang belum memiliki ketentuan upah minimum menggunakan formula perhitungan upah dengan tahapan menghitung relatif UMK terhadap UMP berdasarkan rasio daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, median upah, lalu ketiganya dirata-ratakan kembali berdasarkan rata-rata tiga tahun terakhir.

Jika tidak dipenuhi maka Gubernur tidak dapat menetapkan UMK.

Perhitungan UMK dilakukan oleh dewan pengupahan Kabuapten/kota lalu disampaikan ke Bupati atau Walikota untuk direkomendasikan ke Gubernur.

Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel juga telah menetapkan UMP. Dimana, UMP yang ditetapkan tidak berubah dibandingkan tahun 2021 yakni sebesar Rp3,14 juta.

Dapatkan update berita setiap hari dari SWARA.ID.
Mari gabung di sosmed SWARAID OFFICIAL untuk informasi terkini lainnya: https://linktr.ee/swaraidofficial dan Grup Telegram SWARAID OFFICIAL, caranya klik link https://t.me/swaraidofficial, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Komentar

Berita Lainya