SWARAID – PALEMBANG, (8/12/20): Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APLI) Kota Palembang yang menjadi naungan pedagang kaki lima di seluruh bagian kota Palembang mendatangi Kantor Walikota Palembang untuk beraudiensi dengan Pemerintah Kota Palembang sehubungan dengan rencana mengadakan workshop tentang pembinaan pedagang kaki lima.
Kedatangan APLI ini juga bertujuan untuk lebih bersinergi dengan Pemerintah Kota dalam pendataan dan pengurusan penerimaan Banpres dari kementerian koperasi dan UKM Republik Indonesia.
“Kita memang berbeda dengan UMKM tapi tetap dalam satu naungan dapat diurus dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia kota Palembang di bawah naungan APLI, ada beberapa dari pedagang itu yang kena dampak dari covid-19. Tapi disamping itu juga, disamping pandemi kita ada banpres juga dari Kementerian UKM dan Koperasi Republik Indonesia melalui Dinas Koperasi itu 2,4 yang didapat dari banpres itu.” Ungkap Ketua APLI Kota Palembang Harmoko Zakaria.
Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa (RD) mengapresiasi kehadiran APLI karena menurutnya banyak informasi yang diterima dari APLI.
“kita memberikan apresiasi dan berterimakasih atas kunjungan mereka kesini, saya kira ini informasi yang cukup baik dan positif setelah kita dengarkan beberapa paparan dari APLI bahwa artinya kita bisa ada perpanjangan tangan Pemerintah ke tingkat pedagang kaki lima. Maka harapan kami tadi bisa mensosialisasikan protokol kesehatan, bisa mensosialisasikan Perda tentang aturan-aturan untuk pedagang kaki lima.”
Lebih lanjut RD juga menyampaikan dengan adanya APLI ini dapat membantu pemerintah dalam memberikan permodalan berupa BPR ataupun banpres yang dapat diajukan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang.
“Juga banyak berkembang masukan terhadap permodalan, kita punya BPR tanpa angunan. Itu bisa dimanfaatkan, maka kita minta juga dari APLI menyediakan database nya untuk disampaikan ke Dinas Koperasi. Juga kita ada bantuan yang sifatnya dari banpres yang sekarang cukup kita nantikan data-data dari mereka.” Lanjut RD.
Terakhir RD mengharapkan antara Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia kota Palembang dan Pemerintah Kota Palembang dapat lebih bersinergi dan juga dengan adanya APLI menjadi wadah kontrol Pemerintah Kota terhadap pedagang kaki lima.
“Maka sedikit ringan beban Pemerintah kalau ada dari teman-teman asosiasi bisa membantu disamping para Camat dan Lurah juga memberikan data itu tentunya ini kan ada sisi lemahnya tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah, maka kontrol kita ada di asosiasi ini, ini awal yang baik saya kira.” Pungkas RD.
Komentar