Swara.id – Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas menyatakan bahwa praktik pengoplosan beras merupakan kejahatan ekonomi luar biasa yang harus diberantas tanpa pandang bulu. Ia pun telah menginstruksikan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
“Saya telah minta Jaksa Agung dan Polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu,” kata Prabowo dalam sambutannya di penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Minggu (20/7/2025).
Prabowo menjelaskan bahwa modus pengoplosan beras dilakukan dengan cara mengemas ulang beras curah menjadi beras premium, yang kemudian dijual dengan harga tinggi, menipu konsumen dan menyengsarakan rakyat kecil.
“Beras biasa dibilang beras premium. Harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran,” ujarnya.
Ia menyebut praktik culas tersebut bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga menghambat upaya negara dalam mengentaskan kemiskinan. Presiden menaksir kerugian yang ditimbulkan mencapai angka hampir Rp100 triliun per tahun.
“Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Menikam rakyat. Anda bisa bayangkan Rp100 triliun kita bisa bikin apa? Mungkin kita hilangkan kemiskinan dalam 5 tahun,” tegasnya.
Pernyataan Prabowo diperkuat oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang menjelaskan bahwa estimasi kerugian akibat praktik pengoplosan beras mencapai Rp99 triliun per tahun. Data tersebut diperoleh dari pengambilan sampel di 10 provinsi produsen beras terbesar di Indonesia.
“Jadi ini kami mengambil sampel di 10 provinsi produsen beras terbesar seluruh Indonesia. Kami ambil 268 merek, dari situ 212 tidak sesuai dengan mutu, harga, dan volume,” ungkap Amran saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (16/7).
“Potensi kerugian masyarakat itu Rp99 triliun. Kalau terjadi dua atau tiga tahun, apalagi lima tahun, anda bisa hitung sendiri. Tapi yang jelas, ini merugikan masyarakat,” imbuhnya.
Kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah di tengah upaya menjaga stabilitas pangan dan keadilan harga bagi rakyat. Presiden pun menegaskan tidak akan ragu menindak para pelaku di balik skandal beras oplosan yang disebutnya “menikam rakyat”.
Komentar