oleh

Dipandang Tidak Berkontribusi, Ini Tanggapan Dirut PT SP2J

Oleh : | Editor : Noviani Dwi Putri
Dibaca :506 kali | Durasi baca : 2 Menit

SWARAID-PALEMBANG, (17/03/2021): PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J), salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Palembang yang dipandang tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran (TA) 2020.

Hal tersebut disampaikan pada saat penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi saat rapat paripurna DPRD Kota Palembang ke-3 masa persidangan 1 tahun 2021 yang membahas tentang pandangan fraksi-fraksi partai pengusung pada DPRD kota Palembang.

Dimana secara menyeluruh delapan fraksi partai politik yang berada di DPRD kota Palembang, menyebutkan 4 BUMD kota Palembang tidak memiliki kontribusi terhadap PAD, yakni PT SP2J, PT Patralog, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Perumda Pasar Palembang Jaya.

Terhadap pandangan fraksi yang menyebutkan PT SP2J tidak berkontribusi terhadap pemasukan PAD kota Palembang TA 2020 tentu akan menjadi pertanyaan. Pasalnya SP2J tidak hanya memiliki satu unit usaha yang menjadi sektor pengelolaan PT. SP2J.

Diantaranya pengelolaan PT. SP2J berupa BRT Trans Musi, jaringan gas kota, rumah susun sederhana sewa (rusunawa), akomodasi sarana pariwisata sungai Musi (KM Putri Kembang Dadar), serta PLTSA dan PLTMG.

Baca Juga :  Kebut Restorasi Sungai Sekanak Lambidaro, Harno : Sudah 47 Miliar !

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT SP2J Ahmad Novan, mengatakan bahwa pandemi covid-19 menjadi salah satu faktor terkendalanya perusahaan BUMD kota pempek ini. Seperti pada operasional BRT Trans Musi, Ahmad Novan membeberkan mengalami penurunan penggunaan jasa transportasi tersebut.

Namun untuk jaringan gas kota, Novan mengatakan bahwa di tahun 2020 berjalan kondusif bahkan terjadi penambahan jaringan gas. Lalu terkait rusunawa terdapat 2 lokasi namun untuk yang berlokasi di Kertapati dikatakan masih sedikit yang dihuni.

“Seperti contoh BRT Transmusi masih berjalan kondusif. Cuman agak berkurang karena dia berdasarkan subsidi. Yang kedua masalah untuk jaringan gas, alhamdulillah sampai dengan sekarang kondusif bahkan jaringan sudah bertambah. Yang ketiga, masalah rusunawa juga kondusif cuman yang di Kertapati penghuninya masih agak berkurang.” Jelas Novan.

Meski demikian, Novan menyampaikan bila terkait tidak ada kontribusi terhadap PAD TA 2020 kota Palembang ini, dari pihaknya menyebutkan terdapat penurunan hingga 50% dari target penerimaan PAD TA 2020, namun menurutnya harus ada penambahan dasar hukum untuk memperkuat pemberian PAD.

Baca Juga :  Duta Baca : Pemerintah Harus Lebih Memihak Kepada Penggiat Literasi

“Untuk tahun 2020 ini, kami belum memberikan kontribusi karena dari hasil RUPS dengan pemegang saham, karena kami harus memberikan ada dasar hukum lagi, dasar hukum untuk memperkuat pemberian PAD ke Pemerintah Kota dalam masalah in. Karena itu sifatnya memberikan kepada Pemerintah Kota melalui BPKAD.” Tambahnya.

“Hingga saat ini BPKAD masih mencari dasar-dasar untuk pemberian PAD kami ke Kota Palembang, ke Pemerintah Kota Palembang, cuman tidak begitu besar. Yang selama ini kemungkinan dari tahun dulu jatuh di 220, tapi untuk 2020 ini kami memberi 50 persen karena anggaran tahun 2020 kan dipotong 50 persen.” Tutupnya.

UMKM Kito - Solusi UMKM Go-Online

Komentar

Berita Lainya