oleh

3 ASN Dinas Perdagangan Kota Palembang Ditetapkan Sebagai Tersangka

Oleh : | Editor : Noviani Dwi Putri
Dibaca :407 kali | Durasi baca : 1 Menit
SWARAID-PALEMBANG, (25/02/2021): Tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin sebagai tersangka dengan dugaan korupsi dalam pelaksanaan uji tera Bahan Bakar Minyak (BBM) Unit Takar Timbang dan Perlengkapan (UTTP) Dinas Perdagangan Kota Palembang di wilayah Kabupaten Banyuasin.
Di tahun 2017 UTTP pengujian tera BBM tersebut adalah aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang kemudian diberikan kepada Pemerintah Kota Palembang. Seiring dengan permintaan terhadap kebutuhan BBM yang semakin meningkat dan juga kebutuhan alat ukur pada saat itu hanya dimiliki pemkot palembang, Pemkot Palembang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin guna penyediaan sarana tera di kabupaten Banyuasin.
Dengan dugaan tindak korupsi penyalahgunaan hak wewenang dalam pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap UTTP Dinas Perdagangan Kota Palembang di wilayah Kabupaten Banyuasin selama periode 2017-2019, terkuak bahwa di tahun 2017 posisi Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang dijabat oleh dua orang.
Menanggapi penetapan ASN di lingkungan Pemerintah Kota atas kasus tera ulang di Dinas Perdagangan, Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa menjelaskan kejadian tersebut telah diketahuinya dari dua hari yang lalu. Selain itu, RD menyebutkan bila kemarin, Rabu (24/02/21) tim Kejari Kabupaten Banyuasin mendatangi Kantor Dinas Perdagangan Kota Palembang guna pengambilan beberapa berkas yang diperlukan. Menyikapi hal tersebut, RD menyebutkan pihaknya akan mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap 3 ASN tersebut.
Namun apabila kedepan dilakukakan proses hukum kepada 3 ASN tersebut dan dikenakan penahanan, RD menyebutkan akan memberikan pembebasan tugas atau pemberhentian sementara dari jabatan yang diemban.
“Yang kita kedepankan adalah tetap asas praduga tidak bersalah. Bila pada saatnya nanti ini akan diproses secara hukum oleh Kejari Banyuasin, makanya dari sisi aturan manajemen ASN, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kalaupun tiga orang ASN kita diadakan penahanan, maka segera kita respon untuk pembebasan tugas atau pemberhentian sementara dari jabatan yang dia emban.”  Pungkasnya
UMKM Kito - Solusi UMKM Go-Online
Baca Juga :  6 September, Kota Palembang Akan Menerapkan Pembelajaran Tatap Muka

Komentar

Berita Lainya