Swara.id | Banyuasin – Video Bupati Banyuasin, Askolani, yang menyebut adanya hutang daerah Rp135 miliar viral di media sosial. Potongan video itu diunggah akun CCTV Banyuasin dan menampilkan Askolani memberi sambutan di acara pernikahan.
Dalam video berdurasi singkat itu, Askolani meminta masyarakat bersabar terhadap lambannya pembangunan di Banyuasin. Ia menyebut APBD 2025 bukan hasil susunannya karena dirinya baru enam bulan menjabat.
“PJ bupati meninggalkan hutang Rp135 miliar,” kata Askolani dalam video tersebut.
Pernyataan itu segera memicu beragam komentar warganet. Akun bernama Senja menulis,
“Coba tanyo samo PJ, ado nian apo idak?” Komentar itu langsung ditanggapi akun Almujazi yang menantang agar mantan pejabat menjelaskan duduk perkara sebenarnya.
Ramainya perdebatan publik mendorong aktivis Banyuasin, Sepriadi, turun tangan. Ia menilai isu hutang daerah ini tidak boleh dibiarkan menjadi kabar simpang siur tanpa klarifikasi resmi dari pihak terkait.
“Kami akan meminta TAPD Banyuasin menjelaskan hutang Rp135 miliar yang disampaikan bupati,” kata Sepriadi saat dihubungi, Sabtu, (20/09/25).
Sepriadi menyebut DPRD Banyuasin juga memiliki tanggung jawab moral untuk membuka informasi kepada masyarakat. Menurutnya, data APBD 2024 harus dipublikasikan agar diketahui apa benar terdapat hutang ratusan miliar.
Ia menambahkan, Bupati Askolani harus menjelaskan siapa PJ yang dimaksud. Sebab, setelah berakhirnya jabatan bupati sebelumnya, ada dua penjabat yang sempat memimpin: Hani dan Farid.
“Supaya jelas, keduanya harus bicara agar publik tahu kebenaran,” ujar Sepriadi.
Tak berhenti di situ, ia juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit keuangan Banyuasin. Audit itu, menurutnya, krusial untuk memastikan apakah benar ada hutang sebesar yang disampaikan.
Selain soal hutang, Sepriadi menyoroti praktik hibah pemerintah daerah. Menurutnya, di tengah kabar hutang miliaran rupiah, Pemkab justru gencar memberi hibah bernilai fantastis kepada instansi vertikal.
“Kalau ada hutang, mestinya fokus membayar, bukan jor-joran hibah,” ucapnya.
Sepriadi menduga pola pemberian hibah besar itu sarat kepentingan terselubung. Ia meminta pemerintah berhati-hati agar kebijakan hibah tidak justru menggerus kepercayaan publik.
Ia menilai, langkah menutup hutang dan memperbaiki tata kelola keuangan lebih urgen ketimbang mengalokasikan hibah yang belum tentu mendesak. Jika tidak, risiko konflik sosial akibat isu ini bisa semakin besar.
Sementara itu, perbincangan soal hutang dan hibah terus ramai di jagat maya. Video pernyataan Askolani telah dibagikan ulang puluhan kali di berbagai platform.
Komentar