oleh

Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Pembinaan BUMDes

Oleh : | Editor : Noviani Dwi Putri
Dibaca :396 kali | Durasi baca : 3 Menit

SWARAID – PALEMBANG, (02/01/21) : Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa yang berbadan hukum. BUMDes merupakan implementasi dari mandat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 tentang lembaga keuangan mikro. Dimana Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Desa guna mewujudkan demokrasi ekonomi di pedesaan.

Selain itu terkait BUMDes juga merujuk pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang 2 hak kewenangan desa yang diantaranya hak asal usul (hak asli) dan kewenangan desa atau skala desa. Dalam hak kewenangan lokal skala desa inilah dasar dari desa untuk membentuk BUMDes dengan mengakomodir atau mensolidkan potensi ekonomi yang sudah ada di desa.

Melalui BUMDes inilah diharapkan mampu untuk mendukung target penurunan angka kemiskinan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang ada di pedesaan.

Seperti Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2015 sampai 2020 tercatat sudah berdiri sebanyak 2.546 BUMDes. Kini Kementerian Desa terus berupaya meningkatkan dan memperbaiki kendala-kendala yang terjadi di BUMDes. Salah satunya dengan memprioritaskan untuk merevitalisasi BUMDes secara kelembagaan dan juga kualitas perencanaan hingga peningkatan produksi. Melalui skema ini, Kementerian Desa mengarahkan agar seluruh BUMDes yang ada untuk meregistrasi secara online dari website resmi Kementerian Desa Republik Indonesia.

Menilai perkembangan BUMDes di Sumatera Selatan, Eka Subakti Tenaga Ahli Madya Ekonomi Lokal Provinsi Sumatera Selatan menuturkan hingga saat ini baru sekitar 2107 yang telah teregistrasi dan di tahun 2021 ini diharapkan terdaftar secara menyeluruh. Melalui skema revitalisasi, Eka Subakti menuturkan pihaknya akan melakukan validasi atau pemutakhiran data yang akhirnya dapat digunakan oleh Pemerintah dalam melakukan upaya pembinaan kepada BUMDes.

Baca Juga :  82.771 Orang di Kota Palembang Tidak Memiliki Pekerjaan

“BUMDes yang sudah direvitalisasi baik itu kelembagaannya kemudian review usahanya, maka di 2021 diharapkan melalui BUMDes mampu mendukung target capaian pemulihan ekonomi yang sudah direncanakan pemerintah pusat ke daerah untuk 2021.” Terangnya.

Lebih lanjut Eka Subakti memaparkan perkembangan unit usaha yang dikelola desa di Sumsel, darinya yang terhimpun telah mencapai 2.531 ada sekitar 44% unit usaha atau sekitar 1.125 unit usaha yang didominasi usaha penyewaan. Eka Subakti mengalaskan untuk beberapa desa yang baru membentuk BUMDes tidak disertai dengan modal, namun hanya ditugaskan untuk mengelola aset yang dimiliki seperti kursi, tenda, atau hal-hal lain yang bersifat jasa sewa.

“Jadi memang BUMDes didirikan pertama-tama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa, nah 44% di Sumatera Selatan banyak penyewaan tenda, kursi kemudian diikuti dengan usaha perdagangan juga banyak di Sumatera Selatan yang melakukan perdagangan, warung desa, termasuk juga perdagangan hasil-hasil pertanian, itu juga lumayan segnifikan di Sumatera Selatan.” Ujarnya.

Seperti contoh pada BUMDes Mulyo Barokah milik desa Mulyo Asih Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin. Eka Subakti mengatakan BUMDes tersebut termasuk contoh BUMDes yang maju dalam mengelola unit usahanya dimana hingga saat ini BUMDes Mulyo Barokah melakukan perdagangan tandan buah sawit hingga melakukan kerjasama dengan 3 perusahaan, dimana keuntungan bersih yang didapat BUMDes tersebut di tahun 2018 mampu mendirikan kantor sendiri dari laba bersih tahun 2018.

Baca Juga :  PT Pelindo II Canangkan Pembangunan Sungai Lais

Selanjutnya Eka Subakti juga menyampaikan hambatan-hambatan yang sering terjadi adalah soal menejemen, seperti lemahnya perencanaan ataupun kurang baiknya pengelolaan unit organisasi. Salah satu contoh seperti kompetensi pengolahan publikasi.

“Tantangan ini harus dijawab sebenarnya oleh Pemerintah Daerah oleh pendamping dan harus fokus dalam pendampingan juga memang dari Pemerintah Daerah untuk membina, yang artinya dalam aspek monitoring evaluasi kemudian memfasilitasi untuk adanya peningkatan kapasitas dari pengurus BUMDes, dikembangkan lewat APBD Kabupaten, melalui skema APBD bisa juga lewat anggaran Pemerintah.”

Selain itu Eka Subakti tengah melakukan pendekatan terhadap Perguruan Tinggi dalam mendorong pengembangan BUMDes untuk berkolaborasi dalam melakukan pembinaan.

“Kita mencoba mendorong Perguruan Tinggi untuk berkolaborasi terlibat dalam pembinaan dan pengembangan BUMDes ke depan, ada 26 Perguruan Tinggi yang sudah terintegrasi di KKP BUMDes kemudian kita akan ke Gubernur Sumsel untuk mendapatkan dukungan, karena kolaborasi ini harus melibatkan atau melalui MoU antara Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah.” Ungkapnya.

Bagi Eka Subakti hal ini menjadi penting sebab peran strategis Perguruan Tinggi ini dapat dilakukan melalui pelatihan terhadap masyarakat dimana hasil riset-riset dari kampus-kampus negeri ataupun swasta dapat diterapkan oleh pelaku BUMDes tersebut.

Baca Juga :  KPK Launching Whistleblower System, Sumsel Yang Pertama Menerapkan

“Hasil riset kampus terkait teknologi cepat guna juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi dari bisnis-bisnis usaha BUMDes ini.” Ujarnya.

Selanjutnya Eka Subakti menargetkan dalam setiap Kecamatan di Sumsel pihaknya akan mendorong untuk maju yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan di Sumatera Selatan.

“Dari 1 BUMDes di setiap Kecamatan artinya ada 200 BUMDes kedepan yang akan kita scall up dengan didampingi secara terfokus bersama kolaborasi dari Perguruan Tinggi.” Ungkapnya.

Terakhir Eka Subakti juga menyarankan terhadap Pemerintah baik provinsi atau pun kota, dalam upaya pembinaan diharapkan mampu membuat kesepakatan bersama Perguruan Tinggi serta dalam tugas pembinaan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan BUMDes.

“Tugas Pemerintah adalah untuk memastikan, yang nantinya akan banyak perubahan di regulasi tersebut yang akhir nya berkonsekuensi terhadap Perda ataupu Perpu tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa.” Tutupnya.

Komentar

Berita Lainya