Peredaran elpiji 3 kg secara bertahap dikurangi pada daerah yang telah didistribusikan paket kompor induksi
SWARAID, JAKARTA: Pemerintah akan mengurangi peredaran elpiji 3 kg atau tabung melon di sejumlah daerah.
Diutamakan daerah yang telah mendapat jatah penyediaan kompor listrik industri, pengurangan akan dilakukan secara bertahap. Kompor ini akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat.
Sebagaimana diterangkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikkan Dadan Kusdiana.
“Peredaran elpiji 3 kg secara bertahap dikurangi pada daerah yang telah didistribusikan paket kompor induksi,” kata Dadan Kusdiana, Selasa (13/9/22).
Dadan mengatakan, Kementerian ESDM bersama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah menyediakan paket kompor induksi sebagai konversi elpiji 3 kg.
Dikatakan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ini, saat ini sudah beberapa pabrikan kompor dalam negeri yang mampu memproduksi kompor listrik induksi di atas 500.000 unit per tahunnya. Adapun konsumsi energi kompor induksi berada di kisaran 9 Kwh.
“PLN ditugaskan untuk melaksanakan piloting konversi kompor elpiji 3 kg dengan kompor induksi tahun 2022 di Kota Solo, Jawa Tengah dan Kabupaten Badung, Bali. Masing-masing sebanyak 1.000 keluarga penerima manfaat secara gratis,” kata dia.
Dalam satu paket terdiri dari satu unit kompor induksi dengan dua tungku masak yang masing-masing berdaya 1.000 watt. Selain itu, ada dua unit utensil berupa panci dan wajan serta modul Internet of Things atau IoT untuk menyimpan data konsumsi energi listrik.
Kompor tersebut juga dilengkapi dengan media komunikasi data.
“Di dalam paket juga termasuk penggantian pembatas daya untuk penggunaan kompor induksi pemasangan tambahan instalasi pemanfaatan tenaga listrik,” ujar Dadan.
Usulan mencabut peredaran elpiji 3 kg ini datang dari Badan Anggaran DPR. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kelebihan suplai listrik yang membebani keuangan negara.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan oversupply listrik domestik berpotensi terus membengkak seiring masuknya pasokan dari energi baru dan terbarukan.
Di sisi lain, pertumbuhan permintaan listrik hanya mencapai 5%-6% setiap tahun. Kondisi ini menimbulkan beban bagi keuangan negara karena pemerintah tetap menanggung oversupply tersebut.
“Karena memang take or pay, ya harus bayar, setiap 1 Giga watt itu Rp3 triliun meskipun dia nggak bisa diapa-apain. Hemat saya, kenapa kita tidak ambil keputusan dari sisi kebijakan,” kata Said dalam rapat panja RAPBN 2023, Senin (12/9/22).
Pembagian kompor listrik gratis, menurut Said, juga diperlukan untuk memangkas subsidi LPG 3 kg yang mencapai Rp 134,7 triliun pada tahun ini. Pemerintah menanggung lebih dari 30 ribu untuk setiap satu tabung elpiji melon.
“Kalau lihat subsidi elpiji itu sudah terlalu jauh, hampir tidak masuk akal. Tapi kan tidak mungkin menaikin harga elpiji 3 kg, sudah tidak mungkin, maka yang lebih mungkin adalah dari sisi kebijakannya,” ujar Said.
Komentar