15 Januari 2022 - 05:55 WIB | Dibaca : 1,013 kali

Pemkot Bahas Upaya Penyelamatan Nasib BRT Trans Musi

Laporan : Diaz
Editor : Noviani Dwi Putri

SWARAID, PALEMBANG: Operasional Bus Rapid Transit (BRT) Trans Musi Palembang Jaya terpaksa vakum akibat collapse yang disebabkan tidak seimbangnya jumlah pengguna moda transportasi tersebut dengan biaya operasional serta dihentikannya anggaran subsidi dari Pemkot Palembang.

Walikota Palembang Harnojoyo dan pengamat transportasi Sumsel, Prof Erika Buchari kembali bertemu setelah sebelumnya melakukan pertemuan bersama Gubernur Sumsel dan Kementerian Perhubungan RI guna membicarakan nasib dari moda transportasi umum yang dikelola PT TMPJ ini dan sudah ada sejak 2012.

“Ini adalah tindak lanjut dari kemarin, terkait optimalisasi penggunaan transportasi umum di kota Palembang,” ungkap Walikota Palembang Harnojoyo, Jumat (14/1/22).

Seperti yang dikatakan Walikota Palembang Harnojoyo dalam pemberitaan sebelumnya, Pemkot Palembang mengajukan subsidi kepada Kemenhub RI guna mengoperasikan kembali BRT TMPJ.

Menurutnya, ke depan selain penambahan outlet dan koridor, sistem kerja dari tranportasi umum di kota Palembang nantinya akan dibuat saling terintegrasi mulai dari antar moda, outlet, dan bahkan LRT sekalipun.

“Sehubungan dengan itu, kami akan merencanakan audiensi dengan Kemenhub untuk mematangkan apa yang sudah dikaji, supaya tranportasi umum di kota Palembang dapat saling terhubung,” tambah Harno.

Baca Juga :  Restorasi Sungai Sekanak Sepanjang 800 Meter Kelar, Pemkot Akan Gelar Festival

Senada dengan itu, Prof. Erika Buchari mengatakan, dalam memajukan tranportasi umum di kota Palembang, ketiga instrumen tersebut harus saling terangkai.

“Kita usahakan haltenya berdekatan, saling terhubung sama yang lain dengan mudah gitu dan tujuan yang lebih di perbanyak,” kata Prof. Erika.

Bahkan, ia menilai untuk menginterpretasikan antar moda tidak hanya saling terhubung, namun pengelola juga harus bisa menganalisa kemauan dari masyarakat terhadap keberadaan moda transportasi massal.

“Seperti contoh dalam tempo setahun kan untuk LRT itu terlalu buru-buru hanya untuk Asian Games, kalau di Jepang itu bisa sepuluh tahun, melihat partisipasi masyarakat dahulu baru dibangun.”

Terlepas itu,ia membantah anggapan budaya masyarakat yang lebih memilih moda tranportasi online ketimbang tranportasi massal sebagai salah satu faktor minimnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan BRT ataupun LRT.

“Semuanya kembali lagi nominal, nah sekarang misal seperti ini kalau dari rumah outletnya gratis untuk menuju LRT, pasti masyarakat lebih memilih tranportasi umum ketimbang tranportasi online,” terangnya.

Bahkan ke depannya, keberadaan angkot juga akan dilibatkan. Ia mengatakan, akan terlebih dahulu diberikan pembinaan dan percontohan angkot disubsidi seperti di Jakarta.

Baca Juga :  Ratu Dewa Buka Bimtek Sertifikasi Kompetensi Pekerja Konstruksi Terampil

“Itu target kita sekarang, kalau ada uang itu dibiayai dulu, ini digunakan untuk membuat percaya para konsumen, seperti di Jakarta angkot kalau mau dapat subsidi itu harus muter-muter terus gak boleh ngetem, itu sudah sesuai GPS (rute), dilengkapi AC dan alat tap untuk bisa berhenti dimana aja.”

Komentar