oleh

Impor Beras ; Petaka Berulang Bagi Petani

Oleh : | Editor : Noviani Dwi Putri
Dibaca :388 kali | Durasi baca : 3 Menit

SWARAID-PALEMBANG, (22/03/2021): Kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras dinilai tidak patut, mengingat saat ini tengah musim panen raya. Tidak tanggung-tanggung angka impor mencapai 1 juta ton, yang kabarnya digunakan sebagai cadangan beras pemerintah [CBP] dan setengahnya lagi sesuai kebutuhan Perum Bulog.

Kebijakan impor di tengah petani yang sedang panen raya penanda bahwa pemerintah abai atas situasi yang terjadi pada rakyatnya (petani). Berikut prognosa yang diberitakan beberapa media seperti koran Kompas pada Jumat, 19 Maret 2021, bahwa ketersedian dan kebutuhan beras nasional pada Januari – Mei 2021 mencapai 17.511.596 ton, dengan total perkiraan kebutuhan mencapai 12.336.041 ton.

Perihal ini telah terjadi berulang ulang kali. Jadi, bukan salah kelola tapi kesengajaan untuk mengambil keuntungan dari kebijakan legal pemerintah. Beberapa kali impor beras selalu ada skandal korupsi, kolusi dan tentunya yang paling naas turunnya harga gabah petani di masa panen raya terjadi.

Jika melihat ke belakang beberapa kasus korupsi akibat beras impor marak sekali terjadi, seperti pada tahun 2001 Bulog Gate I berupa penggelapan dana nonbujeter Bulog sebesar 35 milyar yang melibatkan Suwondo dan Sapuan Wakil Kepala Bulog, divonis penjara dua tahun, kemudian dibebaskan Mahkamah Agung. Atau kasus korupsi di tahun 2003 menyusul Bulog Gate II melibatkan Rahardi Ramlan yang divonis hukuman dua tahun penjara pada Oktober 2004, terbukti menguras dana 62,5 milyar yang disinyalir ke kas salah satu partai politik.

Kemudian tahun 2005 kita cukup dihebohkan dengan impor beras yang merupakan imbal balik dari beli pesawat jet tempur yang menelan 11 milyar, terlibat di dalamnya  Wijanarko Puspoyo saat itu sebagai Kepala Perum Bulog dan adiknya Widjojongko Puspoyo.

Baca Juga :  Jokowi Bagikan 1 Juta Sertifikat Tanah, Sumsel Terima 139 Ribu

Kembali di tahun 2011  ada dugaan penyalahgunaan wewenang saat impor beras dari Vietnam oleh Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog  yang saat itu dijabat oleh Jusuf Gunawan Wangkar yang bekerjasama dengan Staf Khusus Presiden SBY, melakukan mark up harga yang berdampak merugikan negara sebesar Rp. 3 triliun.

Terakhir di tahun 2016 beras impor berkasus ketika dijadikan sebagai beras untuk rakyat miskin (raskin) menyeret Hardiayanto Kepala Seksi Pelayanan Publik Bulog  Sub Divre XII Madura dan Suharso dari PT. PAN Asia, keduanya tersangka dijerat dengan pasal 2, 3 dan 9 UU nomor 31 tahun 2009 tentang tindak pidana korupsi.

Jadi cukup jelas, bahwa impor beras merupakan momentum yang di ciptakan oleh pejabat parasit untuk mengkorupsi uang negara, bukan dalam rangka menjaga cadangan beras pemerintah [CBP] seperti yang di gembar gemborkan, tanpa menghiraukan akibat yang di derita petani dengan anjloknya harga gabah di setiap musim panen.

Badan Pusat Statistik [BPS] menyiarkan pemerintah Indonesia selama 15 tahun melakukan impor beras, tepatnya sejak tahun 2000 hingga 2015. Sempat terhenti di tahun 2016 dan 2017 kemudian kembali melakukan impor di tahun 2018.

Jika kita total selama kurun waktu 15 tahun, jumlah butiran beras dari luar masuk ke Indonesia sebanyak 15,39 juta ton. Tahun 2015 angka impor beras paling tinggi yakni 2,75 juta ton, sementara angka impor terkecil di tahun 2005 sebesar 189.616 ton. Adapun negara asal beras impor meliputi Vietnam, Thailand, China, India, Pakistan, Amerika, Taiwan, Singapura, Myanmar.

Baca Juga :  Perihal Kepastian PON Papua 2021, Ketum KONI Pusat Buka Suara

Persaingan Kepentingan ubah orientasi Perum Bulog. Perum Bulog yang seharusnya sebagai penyerap hasil produksi, penampung, penyimpan dan pendistribusi sudah bergeser seperti Voedings Middelen Fonds (VMF) di era Belanda, yang perannya hanya membeli dan menjual bahan makanan dengan mengambil keuntungan yang berlipat.

Artinya sekarang Perum Bulog kehilangan fungsi sosial akibat kebijakan neoliberalisme yang mengubah orientasi negara, dari mengutamakan kepentingan umum ke orientasi dagang yang di kendalikan oleh kelompok tertentu alias oligarki.

Dalam mengambil keputusan impor atau tidak atas beras, ada Empat lembaga yang bersaing dan saling tarik menarik kepentingan, yakni : Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Perum Bulog dan DPR RI (Komisi IV).

Dari Keempat lembaga tersebut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang selalu menang, terbukti dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2018 tentang ketentuan ekspor dan impor beras. Sedangkan Kementerian Pertanian Republik Indonesia tidak dapat menolak impor beras, hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesai.

Menurut Ahmad Rifai, Ketua Pengurus Pusat Serikat Tani dan Nelayan (STN) dalam program Berdaulat Atas Pangan, Langkah Hentikan Impor Beras. Jika impor terus menerus dilakukan, kita tidak akan pernah berpikir untuk berdaulat atas pangan (produksi) atau meningkatkan jumlah produksi pangan (beras). Maka menurut Rifai, Presiden Joko Widodo harus menghentikan impor beras dengan mengambil langkah bersama DPR, untuk,

Baca Juga :  Bicara Perempuan di Hari Perempuan Internasional

“Pertama mencabut segala aturan yang berkaitan dengan izin impor pangan dan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang menguatkan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah yang berkaitan dengan pangan, seperti Perum Bulog”. pungkasnya

Lebih lanjut, bung Fai menyarankan adanya rapat bersama yang dilakukan Oleh presiden RI Joko Widodo bersama dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Perum Bulog dan Organisasi Massa [ORMAS] tani untuk mendengarkan aspirasi petani hingga menghasilkan keputusan bersama.

“Seperti posisi Bulog harus ditarik ke posisi fungsi sosial 100 % ni -bisnis. Perum bulog berfungsi sebagai penyerap hasil produksi warga negara tani, nelayan dan lain-lain, menampung dan menyimpan serta mendistribusikannya pada momentum tertentu,” ungkapnya.

Terakhir bung Fai, menyampaikan pemerintah harus menguatkan petani dengan melakukan verifikasi atas kelompok tani, kelompok pemuda tani, kelompok wanita tani, kelompok buruh tani, gabungan kelompok tani yang tidak aktif. Kemudian memperbanyak serta membebaskannya untuk berafiliasi ke Oganisai Massa [ORMAS] tani. Juga perlu memasifkan pendidikan, pelatihan bagi petani lewat organisasi tani.

“Karena persoalan ini menyangkut sumber daya manusia sebagai tulang punggung dalam melakukan produksi pangan di tengah jumlah petani yang semakin menurun. Lantas, memastikan petani mendapatkan aset tanah dengan menjalankan reforma agraria dan akses atas modal, teknologi, juga memastikan terjaganya harga hasil pertanian serta memajukan koperasi sebagai wadah petani untuk membangun kemandirian ekonomi sebagai cikal bakal industri nasional menuju kedaulatan atas pangan.” Tutupnya.

Komentar

Berita Lainya