oleh

Defisit Mencapai 400 Miliar, TPP ASN Kota Palembang akan Kembali Dipangkas

Oleh : | Editor : Noviani Dwi Putri
Dibaca :571 kali | Durasi baca : 2 Menit

SWARAID-PALEMBANG, (10/08/2021): Kondisi keuangan yang belum juga membaik semenjak pandemi covid-19 melanda, mengakibatkan Pemkot Palembang kembali akan melakukan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemkot Palembang.

Hal ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi keuangan yang belum juga membaik akibat resesi ekonomi di kota Palembang selama pandemi covid-19, yang juga mengganggu Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang.

Hingga saat ini, capaian PAD kota Palembang dari target yang di canangkan Pemkot baru mencapai 60 persen.

“Dengan berat hati, TPP ASN Pemkot Palembang akan dipotong 50 persen, dan apabila ekonomi kembali pulih maka akan dikembalikan 100 persen seperti semula.” Terang Walikota Palembang, Harnojoyo.

Hingga saat ini, defisit PAD kota Palembang diperkirakan mencapai 400 miliar, oleh sebab dengan kondisi seperti ini, Pemkot Palembang telah melaksanakan evaluasi terkait kebijakan-kebijakan yang diambil.

“Untuk optimalisasi masih sangat sulit terutama dengan kondisi kegiatan dibatasi dan masih pandemi sangat sulit untuk dioptimalisasikan.” kata Harnojoyo.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa menjelaskan pemberlakuan ini sudah dilakukan semenjak awal Januari lalu hingga Juli.

Baca Juga :  Sayangkan Sikap Mahasiswa dan Aktivis, RDP : Stoplah Bermain dengan Polemik!

Dijelaskannya, pembayaran TPP ini sifatnya penundaan 50 persen, dan akan dibayar apabila ekonomi kembali pulih.

Akan tetapi, dari Agustus hingga Desember ke depan akan dilakukan pemangkasan.

“Diprediksi berlanjut hingga 2022, termasuk TPP Sekda juga hanya dibayar 50 persen.” Jelas Dewa.

Bahkan disampaikan RD, pembayaran TPP harus melalui izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan harus terlebih dahulu melunasi insentif tenaga kesehatan.

“Pembayaran TPP kepada ASN ini harus ada izin Kemendagri, karena pembayaran insentif Nakes ini sekarang kembali ke APBD maka harus diprioritaskan dulu bayar insentif Nakes baru TPP.” Tambah Sekda.

Diakui dengan kebijakan pembanyaran insentif nakes kembali ke daerah ini begitu membebankan APBN.

Untuk nakes di Palembang saja Pemkot harus menggelontorkan dana mencapai 15 miliar di tahun ini, dengan jumlah TPP yang harus dibayar mencapai 12ribu orang.

“Jumlah insentif yang diterima setiap nakes sudah ada acuannya perorang, dan disesuaikan dengan keuangan daerah.”

Terakhir Pemkot Palembang mengingatkan kepada Dinas Kesehatan dan Puskemas untuk tertib administrasi, pasalnya pembayaran insentif ini bersifat kolektif.

Baca Juga :  P4GN di Lingkungan Pemkot ; Ratu Dewa Tak Luput Dari Tes Urine

Sekda mencontohkan, satu dokumen saja tidak lengkap maka pembanyaran seluruh nakes dapat tertunda.

“Kami juga mengingatkan pihak Dinkes atau Puskesmas untuk tidak macam-macam memotong insentif nakes, akan ada sanksi yang berat sesuai aturan yang berlaku.” Tegasnya.

UMKM Kito - Solusi UMKM Go-Online

Komentar

Berita Lainya