let's ask this old man what the money will be used for
SWARAID, JAKARTA: Peretas Bjorka bikin ulah lagi. Kini giliran data pribadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian yang disebarkan alias doxing.
Tak hanya itu, Bjorka pun menyindir naiknya anggaran BSSN pasca bocornya sejumlah data beberapa bulan belakangan.
Bjorka dalam utasnya di Telegram dan forum hacker BreachForums, Kamis (29/9/22) pukul 11.32 WIB, mengunggah foto Hinsa mengenakan seragam tentara dengan tiga bintang di pundaknya.
Bjorka pun menyertakan tangkapan layar berita CNNIndonesia bertajuk “Anggaran BSSN Naik Jadi Rp624 M, ‘Berkah’ Bjorka?” dalam versi terjemahan ke Bahasa Inggris.
“I heard someone just made quite a bit of money because of me? (Saya dengar seseorang menghasilkan sedikit uang karena saya?)” tulis Bjorka.
“let’s ask this old man what the money will be used for,” (Mari kita tanya orang tua ini uangnya akan dipakai apa).
Peretas yang mengaku berbasis di Warsawa, Polandia, itu juga mengunggah tangkapan layar data pribadi Hinsa. Isinya, nomor telepon, nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), alamat, tempat tanggal lahir, pendidikan, agama, status vaksin, hingga kendaraan.
Unggahan bocoran data ini merupakan yang ketiga setelah ia menghilang lebih dari sepekan. Postingan perdananya terjadi kemarin saat mengunggah foto Menkominfo Johnny G Plate, dan juga komentar singkat di utas pengguna Breached lainnya.
Untuk diketahui, besaran rancangan anggaran BSSN tahun 2023 yang dimaksud tersebut telah disepakati dalam Rapat Kerja Komisi I DPR. di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/9/22) lalu.
“Komisi I DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran atau yang biasa disebut pagu definitif RAPBN 2023 BSSN Rp 624.371.483.000,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, yang memimpin rapat yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Komisi I DPR.
Komisi I DPR selanjutnya akan menyampaikan persetujuan anggaran yang naik sekitar Rp70 miliar dibanding tahun sebelumnya itu ke Badan Anggaran DPR.
Dalam rapat tersebut, dikutip dari situs BSSN, Hinsa mengatakan anggaran tersebut sebenarnya baru mencapai 14 persen dari Rencana Strategis pihaknya.
“Walau hanya terpenuhi 14 persen dari rencana kebutuhan anggaran BSSN tahun 2023 sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Strategis sebesar Rp 4.528.174.619.000,00 kami tetap mengoptimalkan dukungan anggaran yang disetujui tersebut,” aku Hinsa.
Mantan Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cendrawasih itu mengatakan dana itu akan dialokasikan untuk dua program, yakni program dukungan manajemen sebesar Rp. 470.146.873.000 dan program keamanan dan ketahanan siber dan sandi dialokasikan sebesar Rp217.224.610.000.
1. Program dukungan manajemen
Hinsa merinci program dukungan manajemen meliputi operasional pegawai sebesar Rp248.800.596.000; operasional perkantoran Rp111.836.179.000,00 seperti listrik, air, pemeliharaan gedung dan lain-lain;
Belanja non-operasional Rp46.510.098.000 untuk pelaksanaan tugas dan fungsi rutin dalam mendukung manajemen organisasi.
2. Keamanan siber
Hinsa menyampaikan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BSSN tahun 2023 untuk lima kegiatan dialokasikan sebesar Rp12.296.385.000.
Pertama, pengembangan SDM di bidang keamanan siber K/L dan pemerintah daerah sebesar Rp2.236.574.000,00 dengan target output 225 orang untuk pengelola keamanan siber dan sandi, serta pengelola tim tanggap insiden siber.
Kedua, peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) K/L dan pemerintah daerah Rp1.067.750.000 dengan output 100 orang SDM tersertifikasi.
Ketiga, anggaran kerja sama regional dan bilateral bidang keamanan siber sebesar Rp. 1.591.051.000,00. Keempat, anggaran pembentukan tim tanggap insiden siber pada sektor pemerintah pusat yang teregistrasi sebesar Rp4.894.770.000,00 output 31 instansi.
Kelima, pembentukan tim tanggap insiden siber pada sektor pemerintah daerah yang teregistrasi dengan anggaran sebesar Rp2.506.330.000.
3. Program Prioritas
Hinsa juga menyebut “BSSN juga akan melaksanakan kegiatan prioritas pada 2023 dengan anggaran sebesar Rp204.928.225.000”.
Anggaran tersebut, dialokasikan untuk sejumlah kegiatan. Pertama, perumusan regulasi keamanan siber dan sandi Rp12.583.490.000; kedua, penyelenggaraan operasi keamanan siber dan sandi Rp128.505.008.000;
Ketiga, peningkatan kapasitas stakeholder di bidang keamanan siber dan sandi yang meliputi pemerintahan dan sektor infrastruktur informasi vital Rp17.647.791.000; keempat, pengembangan SDM di bidang keamanan siber dan sandi Rp46.191.930.000.
Komentar