15 Oktober 2020 - 05:02 WIB | Dibaca : 646 kali

Avir : KPK dan PPATK Harus Mulai Mengawasi dan Mengaudit Anggaran Penyelenggara Pilkada

Laporan : Novi
Editor : Egi Saputra

SWARAID – PALEMBANG, (15/10/20) : Kampanye, tahapan penting yang tidak bisa dilepaskan dari Pilkada, bersama dengan bagian sensitifnya yakni dana kampanye, selalu menjadi sorotan masyarakat luas.

Pada tahapan kampanye, penyalahgunaan dana kampanye adalah hal yang sangat rentan terjadi.  Sumber dana  dan penggunaanya harus menjadi poin penting dalam pengawalan dan pengawasan dana kampanye. Peran institusi dalam pengawasan sangat dibutuhkan guna pencegahan penyalahgunaan dan penyelewengan dana kampanye.

Rentang waktu kampanye Pilkada 2020 akan digelar selama 71 hari, mulai 26 September hingga 5 Desember 2020 akan menimbulkan pengeluaran budget kampanye maupun non kampanye yang tidak sedikit.

Miftahul Firdaus, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Sipil kepada SWARAID memaparkan,

“Hal ini patut dicermati secara serius karena Paslon-paslon Pilkada di Sumsel melaporkan dalam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) berada di kisaran jutaan hingga ratusan juta di rekening khusus kampanye yang didaftarkan. Ada temuan, Paslon yg  daftar dana kampanyenya hanya  3 juta. Jelas ini tidak masuk akal. Paslon- Paslon di Pilkada Sumsel yang mendaftarkan LADK dengan nilai sangat kecil tentunya ini patut dicurigai.”

Baca Juga :  Herman Deru Pastikan Petugas Pos Pengamanan Idul Fitri Siap Melayani Pemudik

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Avir ini menjelaskan mengenai UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terkait dana kampanye telah mengatur mekanisme pelaporan. Ada ketentuan mengenai laporan dana kampanye yang di dalamnya terdiri dari; laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan laporan penggunaan dana kampanye.

“Potensi yang terlihat jelas adalah penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tidak tercatat di rekening khusus dana kampanye,” sambungnya.

Menurut Ketua LSM Rakyat Sipil ini, KPK dan PPATK  harus mulai mengawasi dan mengaudit anggaran kepanitiaan penyelenggara pilkada karena diduga dengan situasi pandemi covid 19 saat ini akan berpotensi mencurigakan. langkah pencegahan, dapat menggunakan masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Komentar