Swara.id | Palembang – Memperingati Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sumatera Selatan bersama organisasi Cipayung Plus, Organda, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumsel menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sumatera Selatan, Kamis (2/5/2025).
Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan, di antaranya: mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis; menolak liberalisasi dan komersialisasi pendidikan; serta mendesak pendirian sekolah rakyat di Sumatera Selatan.
Ketua Eksekutif Wilayah LMND Sumsel, Yoga Aldo Novensi, S.Sos., menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi pendidikan di daerah. Ia menyoroti mahalnya biaya sekolah, tingginya angka putus sekolah, fasilitas pendidikan yang tidak memadai, hingga kriminalisasi terhadap guru.
“Bertepatan dengan HARDIKNAS, kami mengajak mahasiswa Sumsel untuk membuka mata terhadap wajah kelam pendidikan. Masalah ini nyata dan membutuhkan solusi konkret,” ujar Yoga.
Salah satu solusi yang diusulkan LMND adalah pendirian sekolah rakyat, sebuah program alternatif yang digagas oleh Kementerian Sosial. Sekolah ini dirancang sebagai pendidikan gratis dengan sistem asrama penuh bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan yang putus sekolah.
“Sekolah rakyat bukan sekadar ruang kelas, tetapi langkah pembebasan dari ketertinggalan pendidikan dan ekonomi. Ini adalah pondasi untuk memakmurkan rakyat tertindas,” tambah Yoga.
Ia juga mengingatkan agar program pendidikan tidak hanya dijadikan alat kebijakan sosial semata, tetapi harus dimaknai sebagai hak dasar warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUD 1945.
“Pendidikan sejati harus mampu membangkitkan kesadaran: siapa diri kita, siapa yang menindas, dan bahwa kita memiliki hak untuk bersuara,” tegasnya.
LMND menekankan bahwa pendidikan harus merata, berkeadilan, dan tidak hanya fokus pada capaian nilai, melainkan juga pada pembentukan karakter kritis dan pemberdayaan kolektif demi pembangunan manusia seutuhnya.
Komentar