oleh

Mewakili Kaum Muda, Tupang Mencalonkan Diri Jadi Komisioner KPID

Oleh : | Editor : Noviani Dwi Putri
Dibaca :713 kali | Durasi baca : 4 Menit

“Anak muda ini kan cenderung memiliki emosional yang labil, jadi apa yang dia tonton maka itu yang dilakukan, sebab itu keberadaan kaum muda di dalam tubuh KPID Sumsel sangat penting agar dapat memahami kebutuhan anak-anak muda” (Khairil Anwar Simatupang)

SWARAID-PALEMBANG, (25/08/2021): Lebih didominasi kalangan tua, Khairil Anwar Simatupang mencalonkan diri menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia daerah (KPID) sebagai bentuk keterwakilan anak muda di tubuh komisioner KPID Sumsel.

Bukan tanpa alasan pentingnya keterwakilan anak muda pada tubuh komisioner KPID Sumsel, sebab yang kondisi mental dan emosional dari anak muda yang masih begitu labil sangat rentan untuk terpapar konten-konten negatif.

“Anak muda ini kan cenderung memiliki emosional yang labil, jadi apa yang dia tonton maka itu yang dilakukan, sebab itu keberadaan kaum muda di dalam tubuh KPID Sumsel sangat penting agar dapat memahami kebutuhan anak-anak muda.” Terang tupang sapa akrabnya.

Mantan Presma UIN tahun 2014-2015 ini menempuh pendidikan strata satu  Jurusan Ilmu Penyiaran Komunikasi Islam dan Jurusan Ilmu Komunikasi pada strata kedua.

Khairil Anwar Simatupang atau Tupang mengungkapkan, kehadiran anak muda di tubuh KPID Sumsel akan memberikan lompatan-lompatan baru dalam penerapan Undang-Undang Penyiaran atau bahkan menertibkan lembaga lembag penyiaran di Sumsel.

Kata Tupang, apa yang sudah dilakukan komisioner KPID Sumsel periode yang lalu patut diberikan apresiasi.

Namun, masih banyak hal yang perlu dilakukan, terlebih banyak lembaga penyiaran baik televisi ataupun radio, yang sudah seharusnya ditertibkan ataupun dikritisi.

“Kita tidak dalam mengevaluasi atau mengkritisi periodesasi yang saat ini atau kemarin, Tetapi apapun yang sudah dilakukan oleh komisioner KPID Sumsel patut diapresiasi, tetapi budaya kerjanya di lembaga ini sangat bisa dinilai sejauh mana sepak terjangnya.” Tukasnya.

Baca Juga :  7 Ribu Bibit Ikan Tembakang di Tebar ke Sungai Musi

Sebab, diungkapkan oleh Tupang, bahkan di website resmi KPID Sumsel sangat sulit menemukan apa saja yang sudah dilakukan termasuk terkait informasi lembaga penyiaran mana saja yang telah ditegur oleh KPID Sumsel akibat telah melakukan pelanggaran penyiaran.

“Kalau misal apa yang sudah dilakukan atau dikerjakan KPID Sumsel itu dipost di website KPID Sumsel atau di media lain, aku rasa kita akan jauh lagi kita melihat kira kira sejauh mana apa yang sudah dilakukan, kemudian tingkat keberhasilan sudah sejauh mana, itu kan seharusnya bisa kita akses.”

Untuk menjadi calon komisioner KPID Sumsel, Tupang bukan tanpa pengalaman dan track record yang jelas. Di jelaskanya pada tahun 2020 dirinya terpilih menjadi pemenang talk show Ramdhan terbaik yang diberikan KPI pusat dan majelis ulama dengan nama program acara “Sahur Time” yang tayang nasional di Kompas TV setahun lalu.

“Persiapannya sekarang lebih ke materi terkait mendalami lagi soal Undang-Undang penyiaran, mulai dari UU no 32 tahun 2002, sampai PKPI yang diterbitkan pusat.” Ungkapnya saat ditanya perihal kesiapan jelang seleksi pencalonan komisioner.

Meskipun telah menyiapkan diri, baik secara administratif ataupun materi-materi penyiaran, diungkapkan Tupang semenjak terkahir penutupan pendaftaran komisioner KPID Sumsel, tahapan seleksi atau time schedule hingga hari ini belum ia terima.

Hal ini dipandangnya dapat menjadi polemik, bagaimana tidak, masyarakat akan menilai bahwa kontestasi berjalan dengan tidak transparan karena lembaga bersangkutan tidak terlihat kejelasan dalam tahapan seleksinya.

“Kita sebagai peserta hanya tau, kita sudah mendaftar tapi seandainya soal kita lolos atau tidaknya administrasi itu kita tidak tahu, karena tahapannya tidak jelas, time schedule tidak ada, bahkan saya sudah tanya secara jelas ke panita time schedule-nya mana? ada atau tidak, yang mereka jawab belum ada.” Pungkasnya

Baca Juga :  Arus Melawan Sambangi Pemkot Palembang tolak UU Omnibus Law

Tak sampai disitu, Tupang menyoroti dari sistem pemilihan 7 komisioner KPID Sumsel juga terdapat indikasi yang memberikan hak istimewa atau privilege kepada para incumbent periode sebelumnya.

Meski memang, persoalan incumbent maju lagi itu adalah hak sebagai warga negara, karena ketentuan undang-undang incumbent boleh maju lagi untuk satu periode yang akan datang. Artinya, untuk menjadi komisioner hanya untuk dua kali periodesasi.

Namun, apabila terkait hak istimewa yang diberikan kepada para incumbent, seperti yang diungkapkan Tupang para incumbent sudah tidak perlu lagi mengikuti tahapan test baik administrasi, test tertulis, psiko test, namun langsung masuk ke tahapan fit and proper test (uji kelayakan dan integritas) adalah bentuk ketidakadilan bagi para calon peserta lain.

Bahkan Tupang mengatakan bahwa hal tersebut tidak hanya terjadi di Sumsel namun sudah menjadi budaya pencalonan komisioner KPID di setiap daerah.

“Secara eksplisit itu tidak undang undang menyebutkan itu. Tetapi pada kenyataannya di beberapa provinsi, bukan hanya saat ini Sumsel tetapi itu yang terjadi,”

Lebih lanjut Tupang mengatakan, bahwa semestinya sudah tidak ada lagi hak istimewa semacam ini, kesetaraan dan kesamaan hak segala warga negara itu harus sama, tidak boleh dibed-bedakan, baik incumbent atau bukan.

“Mungkin kalau persoalan tes administrasi masih dapat kita kesampingkan karena mungkin pada periode sebelumnya berkasnya masih ada, tapi persoalan tes tertulis, dan psikotes itu tidak bisa dihilangkan”.

Baca Juga :  RMPN Persiapkan Kampung Literasi dan Open Donasi

Tupang memberikan contoh, seperti tes tertulis yang akan diadakan kedepannya ini, sudah menggunakan Computer Asissted Test (CAT) maka pasti soal yang di berikan CAT, berbeda dari periode yang lalu, apakah mungkin apabila masih dapat dilewati saja oleh para incumbent.

Belum lagi pada tahapan psikotes, peneliti atau pakar manapun yang memahami soal psikologi, mereka pasti mengatakan bahwasanya psikologi orang itu akan mudah berubah setiap saat bukan hanya sehari atau sejam namun per sekian detik, karena pasti psikologis orang itu dapat berubah secara drastis.

“Ini juga harus clear kepada peserta dan juga publik tentunya jangan sampai memanjang dan berkelanjutan. Sangat disayangkan kalau ini menjadi budaya, dan selama ini yang saya dengar tahapan seperti ini sudah membudaya. Artinya bukan hanya di tahun ini namun juga sudah di periodesasi yang terdahulu.”

Terakhir kata Tupang dalam tubuh komisioner KPID Sumsel perlu warna baru dalam artian budaya kerja baru, yang bisa berdampak kepada KPID Sumsel sendiri, ataupun kepada stakeholder.

“Kita tidak bicara menyalahkan incumbent, tetapi kita menyalakan sistem yang membudaya ini. Harapan saya sebagai calon, adanya transparan dalam proses seleksi. Kemudian harus adil, di pemilihan ini harus berkeadilan, tidak ada yang boleh dibedakan tidak boleh ada yang diistimewa kan, semua-sama entah usianya lebih mudah atau lebih tua sekalipun, atau dia pejabat atau dia warga sipil biasa, hak dan kewajibannya harus sama. Karana persyaratannya sama yang disiapkan oleh negara, makanya haknya pun harus disama ratakan.” Tutupnya.

UMKM Kito - Solusi UMKM Go-Online

Komentar

Berita Lainya