20 Mei 2022 - 05:44 WIB | Dibaca : 313 kali

Dinilai Terlalu Awal Bentuk Koalisi, PDIP Ogah Ikuti Langkah Golkar, PAN, dan PPP

Laporan :
Editor : Noviani Dwi Putri

SWARAID, JAKARTA: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melempar kritik terhadap Golkar, PAN, dan PPP yang telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Hasto menilai apa yang dilakukan ketiga partai ini terbilang terlalu awal dalam ajang kontestasi. Dia mengingatkan kepentingan rakyat harus tetap menjadi fokus semua pihak.

“PDIP menyadari setiap partai juga bersiap-siap berkontestasi di (Pemilu, red) 2024 mendatang tapi kepentingan rakyat harus jauh lebih dikedepankan,” kata Hasto.

Dijelaskannya, alasan inilah yang membuat partai berlambang banteng tersebut ogah mengikuti langkah PAN, PPP, dan Golkar yang telah membentuk koalisi.

Dia menegaskan fokus utama PDIP saat ini membantu pemerintah memulihkan banyak sektor yang sempat dihantam pandemi.

“Jangan membawa kontestasi terlalu awal yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pascapandemi. Ini yang kita dorong,” imbuhnya.

Hasto mengingatkan pemilu sudah ada tahapannya. Sehingga, PDIP belum berpikir soal koalisi.

PDIP, sambung dia, saat ini sedang fokus untuk mengawal pemerintah Presiden Jokowi dan menyelesaikan masalah di tengah masyarakat. Apalagi, saat ini kondisi di Tanah Air sedang menghadapi dampak pandemi COVID-19 dan perang Ukraina-Rusia.

Baca Juga :  Babak Akhir Rakernas Nasdem, Surya Paloh Sebut 3 Nama Bakal Capres

“Kan pemilu ada tahapan-tahapannya. Ada skala prioritas,” tegasnya.

“Kita membagi energi yang terbatas, energi terbatas itu fokusnya untuk rakyat saat ini hingga ada waktunya dalam membangun kerja sama parpol,” tambah Hasto.

Kritik tersebut menuai respon dari Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus. Dikatakan Lodewick, koalisi dibentuk lebih awal untuk mencegah polarisasi seperti yang terjadi di Pemilihan Presiden 2019 lalu. Sebab kala itu, hanya ada dua pasang calon yang berkontestasi di pilpres.

“Justru terlalu dini itulah yang sudah disampaikan, bagaimana kita membangun demokrasi hasil evaluasi tahun 2019 lalu,” kata Lodewick.

Hasil evaluasi Pilpres 2019 lalu menimbulkan pembelahan di masyarakat. Sehingga kata Lodewijk, menjadi komitmen bagi KIB untuk mencegah pembelahan kembali terulang dengan menghadirkan pasangan capres-cawapres lebih dari dua.

“Di sini kita memberikan ruang untuk terbentuknya tiga koalisi gitu loh. Jadi bukan hanya dua seperti kemarin, sejak awal kita memberikan ruang,” katanya.

Komentar