oleh

Desak Kejari Segera Usut Kasus BPNT Dinsos ; AMPSS Demo Lagi

Oleh : | Editor : Noviani Dwi Putri
Dibaca :210 kali | Durasi baca : 1 Menit

PALEMBANG-SWARAID, (21/03/2021): Kembali melakukan aksi unjuk rasa, Aliansi Mahasiswa Peduli Sumatera Selatan (AMPSS) datangi Kejaksaan Negeri Palembang pagi tadi (29/03/21). Kedatangan AMPSS kembali mempertanyakan tindak lanjut dari Kejari palembang terhadap laporan yang disampaikan AMPSS, terkait ketidak ketidaksesuaian pengalokasian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Kota Palembang.

Reza Anggara, Koordinator Aksi menyampaikan bila AMPSS kembali mendesak Kejari palembang terkait indikasi korupsi yang terjadi di Dinsos kota Palembang, serta meminta Kejari palembang untuk segera memeriksa Dinsos Kota Palembang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan e- Warong yang terlibat sebagai pelaksana penyaluran BPNT di kota Palembang.

Tak hanya itu, AMPSS juga meminta kepada Kejari palembang untuk transparan atas pengusutan kasus BPNT tersebut.

“Kami mendesak Kejari untuk menindak tegas oknum pejabat Dinsos, TKSK dan e-Warong yang terindikasi pemotongan jumlah nominal BPNT yang diterima oleh masyarakat.” Pungkasnya.

Dilain pihak, Kejari palembang Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Dede Muhamad Yasin, Menyampaikan adanya perkara dugaan tindakan pidana korupsi di Dinas sosial kota Palembang, yaitu keterlibatan dari e-Warong. Sedangkan katanya laporan dan data indikasi dugaan tindakan korupsi yang disampaikan oleh AMPSS baru diterima pihaknya pada tanggal 23 Maret lalu.

Baca Juga :  Penerima Bantuan Sosial Akan Berkurang Hingga 40 Persen

“Tentunya kita ada proses yang akan dilalui, dalam waktu dekat kami akan membuat pelahannya dari data tersebut, dan kami akan memanggil para pihak yang berkaitan dengan adanya kegiatan e-Warong tersebut.” Ungkapnya.

Lebih lanjut, dikatakan Dede Muhamad Yasin, ke depannya akan dilakukan penyelidikan sesuai KUHP UU No 8 tahun 1981. Untuk saat ini Kejari tengah melakukan serangkaian penyidikan untuk menemukan ada atau tidaknya tindakan korupsi pada kegiatan BPNT tersebut.

“Kalau memang ada tindak pidana akan kita tindak lanjuti ke proses selanjutnya yaitu penyidikan dan seterusnya seperti itu”. Tutupnya.

Komentar

Berita Lainya