oleh

Buruh Di Ujung Pena Pemerintah

Oleh : | Editor : Muslim
Dibaca :356 kali | Durasi baca : 3 Menit

SWARAID – PALEMBANG, (01/06/21) : Tahun 2021 menjadi tahun kedua Covid-19 menyebab kontraksi pada perekonomian masyarakat Indonesia, hampir di setiap sektor perekonomi alami dampak mulai dari penurunan pendapatan, bahkan terancam atau gulung tikar di masa masa pandemi saat ini belum lagi dampak dampak lanjutan dari pengurangan jam operasional, Work From Home (WFH), bahkan yang paling serius merumahkan para pekerja pada kalangan ekonomi menengah ke bawah, yang tentunya menambah deretan panjang daftar pengangguran di kota kota besar.

Genap setahun pandemi Covid-19, 2021 menjadi harapan pulihnya perekonomian Indonesia. Tentu situasi ini bukan perkara mudah, bentuk dukungan dan dorongan pemerintah, akan kebijakan kebijakan dalam upaya menggeliatkan ekonomi, menjadi penentu bagi tenaga kerja yang saat ini terpaksa harus di rumahkan.

Vaksinasi Covid 19 yang telah berlangsung di penghujung tahun lalu, tampak masih kesulitan menekan angka penularan aktif Covid-19. Sementara, masyarakat di kelas pekerja kini mulai beranjak dari tekanan ekonomi yang semakin serat.

Seperti di provinsi sumatera selatan, anomali lonjakan kasus aktif penularan Covid-19 yang baru baru terjadi di penghujung bulan puasa atau mendekati hari raya idul Fitri, membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di beberapa kabupaten kota, guna mengontrol penularan aktif Covid-19 yang lebih di menekankan pada pengurangan jam operasional berdampak buruk terhadap para pelaku usaha, tak sedikit para tenaga kerja harus di rumahkan oleh pelaku usah baik skala mikro ataupun makro guna menekan biaya pengeluaran.

Baca Juga :  Pedagang Pasar Palimo; Pendapatan Menurun Sejak Pandemi

Namun, bukan hanya PPKM yang coba pemerintah lakukan, banyak hal telah di upayakan guna menggeliatkan kembali perekonomian, dari pelaksanaan vaksinasi massal Covid-19 yang terus berjalan hingga saat ini, namun banyak hal lagi yang menjadi instrumen instrumen yang coba di tawarkan oleh pemerintah.

Seperti pada kebijakan Lockdown bagi Masyarakat di tahun lalu, merupakan kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah di awal Covid-19 berstatus sebagai pandemi, memberi dampak domino pada pertumbuhan ekonomi. Tak terkecuali berdampak luas terhadap ketenagakerjaan di sumatera selatan. Seperti hasil survei yang di keluarkan badan statistik (BPS Sumsel) Agustus 2020 lalu, menyebutkan dari survei 1.792 responden di Sumsel, sekitar 2.70 persen baru saja mengalami PHK yang di sebabkan perusahaan tempat mereka berkerja mengalami kebangkrutan dampak domino dari pandemi covid-19. Serta 14.90 responden mengaku berkerja namun harus di rumahkan.

“Kebijakan lockdown juga akan sangat berdampak pada perekonomian masyarakat dan negara. Karena tidak dapat keluar rumah, banyak warga yang kesulitan mencari nafkah. Hal ini tentu akan lebih dirasakan oleh orang-orang yang tidak dapat bekerja dari rumah”. kata ketua dewan pimpinan wilayah konfederasi SARBUMUSI SUMSEL Abul Hasan Al-Asy’ari

Baca Juga :  Forum Diskusi Sumatera Selatan (FDSS): OMNIBUSLAW Milik Siapa?

Bahkan BPS Sumsel per September 2020 mencatat angka kemiskinan 12.98 persen naik di banding per September 2019, yang akhirnya memasukkan Sumsel menjadi sepuluh 10 daerah termiskin. Dimana salah satu penyebabnya adalah dampak pandemi covid-19. Dimana di tahun 2020 sebanyak 597.880 masyarakat Sumsel kehilangan pekerjaan selama masa tersebut. Dengan itu ratusan ribu masyarakat Sumsel kini menjadi pengangguran.

“Logikanya, lockdown memang dapat menurunkan angka penyebaran virus Corona karena membatasi mobilitas penduduk dan mencegah berkumpulnya masyarakat. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga berisiko menimbulkan beberapa dampak bagi masyarakat”.lanjutnya

Lanjutnya Abul Hasan Al-Asy-ari melihat kondisi kasus aktif penularan Covid-19 di kota Palembang yang menunjukkan angka penurunan terlihat yang sebelumnya kota Palembang di awal hari raya berstatus merah kini telah kembali berstatus orange yang artinya, kasus penularan aktif Covid-19 di kota Palembang mulai kembali menunjukkan tren positif.

“Sudah ada kelenggangan. Sudah seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam menentukan nasib-nasib pekerja buruh, biarkan saja tetap dibuka mall dan perusahaan karena nasib ribuan karyawan bergantung disana, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan”. sebutnya

Baca Juga :  Film Sarana Sosialisasi Efektif Saat Pandemi

Menurutnya, kebijakan yang pemerintah lakukan guna menekan angka penularan dapat di katakan berhasil, namun kata Abul Hasan Al-Asy-ari anomali lonjakan tersebut kembali terulang. Lanjutnya situasi saat ini dengan mulai menurunnya angka kasus penyebaran Covid-19. Pemerintah sudah dapat memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha beraktivitas seperti semula namun dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

UMKM Kito - Solusi UMKM Go-Online

Komentar

Berita Lainya