SWARAID, JAKARTA : Pemerintah terus mendorong rencana hilirisasi industri Tanah Air, menghentikan ekspor bahan mentah (raw material) nikel dan akan segera menyusul bauksit, serta tembaga guna pencapaian industri yang lebih berdaya nilai dan meningkatkan lapangan pekerjaan.
Pemerintah juga kini tengah memasang ancang-ancang program penggantian Liquified Petroleum Gas (LPG) dengan Dimethyl Ether (DME), targetnya di tahun 2035.
Dua Perusahaan BUMN dan satu perusahaan asal Amerika Serikat akan bekerja sama untuk menggarap proyek besar ini.
PT Pertamina (Persero) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menggandeng perusahaan asal Amerika Serikat, Air Product & Chemical Inc (APCI).
DME adalah hasil olahan atau pemrosesan dari batubara berkalori rendah berupa senyawa bening, tidak berwarna, yang ramah lingkungan dan tak beracun.
Senyawa ini mempunyai kemiripan dengan komponen elpiji. Namun, panas yang dihasilkan oleh DME sedikit lebih rendah dibandingkan LPG.
DME terdiri dari propan dan butana, sehingga penanganannya dapat diterapkan seperti gas elpiji. Diklaim tak merusak ozon, tidak menghasilkan particulate matter (PM) dan NOx, tidak mengandung sulfur, dan mempunyai nyala api biru.
DME mempunyai kesetaraan energi dengan LPG berkisar 1,58-1,76, dengan nilai kalor atau panas sebesar 30,5 MJ/kg.
DME diyakini bisa menjadi produk alternatif pengganti liquefied petroleum gas (LPG) untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga. Melalui produk DME, pemerintah menilai, konversi merupakan langkah strategis untuk menekan impor LPG.
Di masa mendatang, produk batu bara tidak lagi hanya berupa produk mentah yang kemudian dijual, baik untuk kepentingan ekspor maupun dalam negeri (domestic market obligation).
Apalagi penggunaan energi hijau di dunia sudah menjadi keniscayaan. Komoditas batu bara, misalnya, tidak lagi akan laku sebagai bahan bakar pembangkit listrik.
Sejumlah negara sudah sepakat akan mengurangi ketergantungan pembangkitan listrik berbasis tenaga uap atau batu bara tersebut.
Indonesia disebut memiliki sumber daya batu bara terbesar keenam di dunia. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan total keseluruhan sumber daya batu bara di Indonesia mencapai 143,73 miliar ton dengan cadangan 38,81 miliar ton.
Dari sumber daya dan cadangan batu bara sebanyak itu, realisasi produksi batu bara selalu di atas ratusan juta ton. Tahun 2020, produksinya mencapai 557,54 juta ton, seperti laporan yang disampaikan Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Dari total produksi itu, realisasi ekspor mencapai 305,77 juta ton atau 77,41% dari rencana ekspor yag berada di angka 395 juta ton.
Sedangkan untuk DMO, realisasinya sebesar 108,45 juta ton atau 69,97 persen dari rencana yang ditetapkan 155 juta ton.
Itulah yang melatarbelakangi lahirnya inisiasi untuk mengkonversi LPG ke DME.
Selain DME, batubara juga dapat diolah menjadi bahan bakar lainnya dan bahan baku industri kimia.
Keuntungan lain dengan menjadi produk bernilai tambah itu, produk DME sebagai substitusi LPG diharapkan bisa mengurangi beban subsidi. Pasalnya, pasokan LPG selama ini kebanyakan berasal dari impor.
Keuangan negara semakin terbebani karena ada kecenderungan harga minyak dunia fluktuatif bahkan cenderung naik.
Berkaitan dengan proyek DME tiga pihak berencana memproduksi di Tanjung Enim, Sumatra Selatan. Investasi yang ditanamkan cukup besar, yakni USD2,1 miliar atau setara dengan Rp30 triliun.
Menurut rencana, proyek gasifikasi batu bara itu akan mengkonsumsi 6 juta ton batu bara per tahun, proyek ini dapat menghasilkan 1,4 juta DME per tahun serta mengurangi impor LPG 1 juta ton per tahun.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah mendukung penuh proyek gasifikasi karena dapat mengurangi ketergantungan pada impor, menghemat cadangan devisa, dan menyerap tenaga kerja.
“(Kerja sama) ini merupakan wujud dari eratnya hubungan ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Gasifikasi batu bara memiliki nilai tambah langsung pada perekonomian nasional secara makro,” tutur Erick, sebagaimana dikutip dari Indonesia.go.id
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, kini energi transisi, green energy, dan circular energy menjadi prioritas. Itu sejalan dengan grand strategi energi nasional, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
“Pertamina sebagai BUMN telah memformulasikan kembali strategi yang sejalan dengan arahan pemerintah dalam mencapai penurunan 41% carbon emission pada 2030,” ujarnya.
Selain itu, Nicke menuturkan, Pertamina juga memahami bahwa pengembangan dan produksi DME ini berkaitan dengan isu lingkungan.
Oleh karenanya, sesuai arahan pemerintah, Pertamina akan menjalankan proyek DME secara paralel dengan proyek carbon capture utilization and storage (CCUS). Sehingga, isu mengenai emisi karbon dapat ditekan hingga mencapai 45 persen.
Pada kesempatan yang sama, kerja sama itu bagi PTBA itu merupakan lompatan signifikan portofolio bisnis mereka. Seperti disampaikan Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Suryo Eko Hadianto, pihaknya optimis proyek ini dapat dijalankan tepat waktu.
PTBA juga menegaskan kerja sama itu menjadi portofolio baru bagi perusahaan yang tidak lagi sekadar menjual batu bara, melainkan juga mulai masuk ke produk-produk hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah.
Komentar