oleh

Berbagai Pihak Menyayangkan Usulan Komisi IV DPR RI Terhadap Regulasi Larangan Ekspor Kelapa

Oleh : | Editor : Noviani Dwi Putri
Dibaca :494 kali | Durasi baca : 3 Menit

SWARAID – PALEMBANG, (21/11/20): Ketua Komisi IV DPR RI Sudin yang mengusulkan kepada Menteri Pertanian untuk menerbitkan regulasi yang mengatur adanya larangan ekspor kelapa bulat dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan perusahaan pengelola kelapa dalam negri.

Dilansir gesuri.id Sudin Ketua Komisi IV DPR RI menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah tengah mendorong hilirisasi industri yang disampaikan pada rapat bersama eselon I Menteri pertanian. Selain itu Sudin menjelaskan bahwa industri dalam negeri khususnya dalam industri pengolahan kelapa mengalami kekurangan bahan baku.

“Pak Sekjen, saya minta kalau perlu dibuat Peraturan Menteri untuk dilarang ekspor kelapa karena yang diuntungkan segelintir orang saja. Pemerintah berharap ada hilirisasi industri namun saat ini kekurangan bahan kelapa,” kata Sudin dalam RDP yang digelar Komisi IV di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/11/20).

Namun peryataan tersebut terlihat asal dan berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Muhammad Asri Ketua Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia (Perpekindo) menuturkan sangat menyayangkan dan tidak menyepakati dengan usulan yang diajukan oleh Ketua Komisi IV DPR RI tersebut. Asri juga menjelaskan bahwa di tengah masa pandemi ini justru ekspor kelapa ini lah dapat mengangkat harga kelapa di petani.

Baca Juga :  Viral Tagihan Listrik 68 Juta ! Begini Penjelasan PLN

“Harga di petani saat ini cukup dengan adanya eksportir ini, kita tahu bahwa industri lokal itu sangat rendah sehingga lebih menjual ke eksportir karna harganya lebih lumanyan dan seandainya kalau industri lokal pasti over produksi dan akhirnya harga jatuh” terangnya.

Lebih lanjut perihal peryataan Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, yang juga menyatakan bahwa industri lokal kekurangan bahan baku, namun berbeda dengan yang di jelaskan Asri yang juga seorang petani mengungkapkan bahwa industri lokal tidak mampu bersaing harga dengan eksportir.

“Sebenernya kita tidak kekurangan bahan baku. Tapi mereka tak mampu bersaing harga. Harapan kami terhadap Pemerintah sebagai negara nomor satu di dunia terluas perkebunan kelapanya kalaupun Pemerintah mau membangun industri dengan takut kekurangan bahan baku yaitu dengan peremajaan (replanting), perluasan, perawatan kebun kelapa yang ada.” Jelasnya kepada SWARAID.

Selaras dengan yang di jelaskan Wakil Ketua Perpekindo Muhammad Asri. Kepala Bidang Pemasaran dan Pengelolaan Hasil Perkebunan (P2HP) Dinas Perkebunan Pemprov Sumsel, Rudi Arpian menuturkan hasil dari kelapa bumi Sriwijaya ini mengalami peningkatan pada tahun 2019 dimana meningkatkan tiga kali lipat dibandingkan di tahun sebelumnya.

Baca Juga :  Diskusi Politik Api Kartini ; Keterwakilan 30% Perempuan di DPRD Belum Terpenuhi

“Melihat data saat ini, di tahun 2019, nilai ekspor kelapa Sumsel mencapai Rp8,37 triliun dengan volume mencapai 233,76 juta kg dimana frekuensi pengiriman sebanyak 1.016 kali. Jumlah tersebut meningkat hampir tiga kali lipat dari 2018. Dimana nilai ekspor kelapa Sumsel mencapat Rp2,76 triliun dengan volumen mencapai 128,21 juta kg serta frekuensi pengiriman sebanyak 886 kali,” terangnya di kutip dari perkebunan.sariagri.id

Bila dilihat memang hingga saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, terus mendorong produktivitas produksi kelapa di Sumatera Selatan. Salah satunya dengan peran Pemerintah yang akan membina dan mengelola mutu hasil perkebunan kelapa Sumsel demi memenuhi kebutuhan ekspor dengan membentuk Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelapa (UPPK) di daerah yang menjadikan kelapa sebagai komoditi utama.

Dilain tempat, Aris distributor kelapa yang berada di Musi 2 kota Palembang dan juga sebagai penyuplai kelapa untuk ekspor ke China ketika diwawancara Reporter SWARAID menyampaikan apabila regulasi tersebut diterbitkan akan berdampak pada apa yang digelutinya saat ini, yang juga mengecewakan atas usulan tersebut.

Baca Juga :  Luapan Air Masih Tinggi, Sejumlah Sawah Terendam

“Misalkan dilakukan larangan ekspor, gak mampu lagi, seperti dulu lagi (harga jatuh) ,” ungkapnya.

Aris pun menjelaskan kemungkinan rentang harga ketika kebijakan tersebut terealisasi,

“investor China mampu membeli di harga terendahnya 3700 perkilogram bahkan 3900 untuk harga tertinggi dan tidak ada potongan, berbeda dengan industri lokal yang hanya mampu membeli di kisaran harga 3300 bahkan apabila mensuplai industri lokal masih dikenai biaya pengiriman dan juga di kenakan pajak.” Jelasnya.

Aris mengukapkan dirinya akan mensupport industri lokal apabila harga dari industri lokal dapat bersaing dengan harga eksportir.

“Kalau seandainya industri beli dapat bersaing dengan eksportir atau selisih dikit dengan eksportir, pasti kita lebih memilih industri, namunkan ini jauh selisihnya.” Tegas Aris.

Komentar

Berita Lainya