Kondisi masyarakat saat ini tengah terpuruk, kami berharap Pemerintah Pusat untuk segera meninjau ulang keputusan yang mereka lakukan, serta membatalkan keputusan ini
SWARAID, BANYUASIN: Rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin, dalam rangka Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kabupaten Banyuasin tahun 2022 diwarnai aksi protes Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Ketua DPD PKS Kabupaten Banyuasin Samsul Rizal, SP dari Fraksi Partai PKS dalam interupsinya menyampaikan, kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dinilainya tidak sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini.
Menurutnya saat ini masyarakat indonesia khususnya Kabupaten Banyuasin tengah merasakan kesusahan, hal itu atas dasar kondisi dan situasi masyarakat pasca Covid-19 di Indonesia dan juga perekonimian Banyuasin yang belum stabil bahkan mengalami defisit.
“Kami dari Fraksi PKS Kabupaten Banyuasin dengan penuh keyakinan, menolak secara tegas kenaikan Harga BBM Bersubsidi yang baru saja dilakukan oleh Pemerintah Pusat, telah banyak keluhan-keluhan dari masyarakat hal Kabupaten Banyuasin yang sudah banyak kami dengar dan kami serap aspirasinya terkait kenaikan harga BBM bersubsidi ini,” kata Samsul, Kamis (8/9/22).
“Kondisi masyarakat saat ini tengah terpuruk, kami berharap Pemerintah Pusat untuk segera meninjau ulang keputusan yang mereka lakukan, serta membatalkan keputusan ini, kami dari Fraksi PKS demi memperjuangkan hak masyarakat melakukan protes hingga malam hari,” tambahnya menegaskan.
Sementara itu, setali tiga uang Ketua DPC Demokrat Kabupaten Banyuasin Darul Qutni SE dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Banyuasin juga turut melayangkan aksi protesnya saat sidang paripurna tengah berlangsung, diampaikannya bahwa kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah pusat sama sekali tidak mencerminkan pro-rakyat, menurutnya menaikan harga BBM bersubsidi hanya akan menimbulkan masalah baru bagi ekonomi rakyat.
“Kami Fraksi Demokrat tidak menerima kenaikan BBM Bersubsidi ini, kami menolak dan meminta Pemerintah Pusat untuk membatalkan Keputusan pahit yang diterima oleh masyarakat ini, Demokrat bersama rakyat dan akan terus memperjuangkan hak rakyat,” ucap Darul singkat.
Komentar