Swara.id | Banyuasin – Hari ini, aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan kantor DPRD Banyuasin telah menarik perhatian publik. Terdapat dugaan bahwa aksi tersebut mungkin sengaja diciptakan karena terkait konflik kepentingan.
Salah satu mantan aktivis 98, Nachung Tajudin, mengkritik beberapa peserta aksi yang tampak tidak memahami permasalahan dan tuntutan yang menjadi fokus unjuk rasa. Nachung menyatakan kekecewaannya terhadap aksi ini, menganggapnya sebagai konflik kepentingan yang disengaja.
Nachung berkomentar, “Banyak peserta aksi nampak kurang memahami esensi dari tuntutan yang mereka sampaikan. Saya khawatir ada peserta yang mungkin terlibat sebagai ‘masa bayaran.’ Aktivis dalam berdemokrasi seharusnya bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat, bukan sebaliknya.” kata Nachung, di depan Gedung DPRD Banyuasin, Kamis (2/11/23).
Ia juga menekankan pentingnya pendidikan masyarakat dalam menyikapi permasalahan, agar aksi seperti ini dapat memberikan edukasi daripada membingungkan mereka.
Namun, ada pula Aktivis lainnya yang turut menyoroti aksi tersebut, Hardaya, mengapresiasi upaya kontrol sosial yang dilakukan oleh rekan-rekannya. Menurutnya, kontrol sosial dapat membantu pemerintah dalam melakukan pembenahan yang baik (good government).
Meskipun terdapat perbedaan pendapat terkait aksi ini, Hardaya berharap agar masyarakat dapat mendukung kinerja PJ Bupati Banyuasin, H. Hani Syopiar Rustam, dalam melanjutkan dan menyelesaikan program kerja yang telah dimulai oleh pendahulunya, H. Askolani.
Hardaya menambahkan, “Adanya kepemimpinan baru tentu saja akan melahirkan perubahan dan dapat membawa ide-ide baru untuk kebaikan masyarakat di Kabupaten Banyuasin.”
Dengan dukungan dan inovasi dari masyarakat dan aktivis, diharapkan Pj Bupati H. Hani Syopiar Rustam dapat menciptakan terobosan untuk kemakmuran Kabupaten Banyuasin.
Komentar