oleh

Tolak Sistem Rekrut PPPK, PGRI Akan Surati Kementerian dan Lembaga Terkait

Oleh : | Editor : Egi Saputra
Dibaca :319 kali | Durasi baca : 2 Menit

SWARAID – JAKARTA, (03/01/21): Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan perihal rencana pengalihan formasi perekrutan guru dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mana hal tersebut telah disepakati oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,  dan BKN sendiri. Bahkan rencananya Pemerintah hanya akan membuka 1 juta slot guru PPPK saja di tahun 2021 ini.

Menurut Kepala BKN Bima Haria Wibisana, keputusan tersebut diambil dengan alasan untuk dapat menyelesaikan persoalan pendistribusian guru antar daerah secara nasional yang dinilai mengalami ketidakseimbangan. Dimana persoalan yang terjadi diberbagai tempat, para guru dengan status PNS sering mengajukan permohonan pindah setelah beberapa tahun bertugas. Tentunya hal tersebut menimbulkan kerusakan sistem distribusi guru.

Namun  keputusan tersebut mendapat penolakan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), organisasi kaum guru ini menilai keputusan tersebut menimbulkan diskriminasi. Seperti yang dilansir dari Tempo.Com Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi mengatakan,

Baca Juga :  Jokowi Bagikan 1 Juta Sertifikat Tanah, Sumsel Terima 139 Ribu

“Kalau kita berpendapat soal SDM (Sumber Daya Manusia ) terhadap guru, mengapa ada diskriminasi? Harusnya nggak ada diskriminasi.” Ujarnya.

Ketua Umum PGRI ini menilai bahwa semestinya Pemerintah tetap membuka dua jalur, yaitu jalur CPNS dan jalur PPPK. Menurut Unifah, sistem rekrutmen PPPK memberi kesempatan kepada guru honorer usia diatas 35 tahun untuk diangkat sebagai pegawai, sedangkan CPNS memberi kesempatan kepada lulusan jurusan pendidikan untuk menjadi pegawai. Pihaknya menilai bahwa hal tersebut dapat menimbulkan anjloknya kualitas pengajar.

“Lulusan terbaik tidak tertarik karena tidak ada masa depan profesi. Di sisi lain, kita sudah mencanangkan bahwa guru sebagai profesi di UU (Undang-undang) Guru dan Dosen.” Terang Unifah.

Untuk menyikapi hal tersebut, Unifah mengatakan bahwa pihaknya akan menyurati  kementerian dan lembaga terkait di awal Januari 2021 ini sebelum keputusan tersebut berlaku efektif.

Sementara itu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa aturan tersebut akan diberlakukan tidak hanya bagi guru, tetapi juga bagi tenaga kesehatan, dokter, dan lain-lain. Bima menerangkan bahwa aturan tersebut telah diberlakukan di negara-negara lain dimana  jumlah PNS hanyalah 30% sementara jumlah pegawai PPPK berjumlah 70%.

Baca Juga :  Perihal Kepastian PON Papua 2021, Ketum KONI Pusat Buka Suara

 

UMKM Kito - Solusi UMKM Go-Online

Komentar

Berita Lainya