20 Juni 2022 - 01:48 WIB | Dibaca : 249 kali

Tepis Wacana Legalisasi Ganja, BNN Pastikan Indonesia Tidak ‘Ikut-Ikutan’

Laporan :
Editor : Noviani Dwi Putri

Meskipun beberapa negara telah melegalkan ganja, namun Kepala BNN memastikan bahwa Indonesia tidak akan melakukan hal tersebut

SWARAID, BALI: Pada peringatan Hari Antinarkotika Internasional (HANI) 2022 di Badung, Bali, Minggu (19/6/22) Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komisaris Jenderal Petrus Golose kembali menegaskan tidak ada wacana membahas legalisasi ganja di Indonesia, baik untuk kebutuhan medis ataupun rekreasi.

“Tidak ada sampai saat ini pembahasan untuk legalisasi ganja. Di tempat lain ada, tetapi di Indonesia tidak ada,” kata Petrus Golose.

Sebagai tambahan informasi, Thailand menjadi salah satu negara yang telah melegalkan ganja. Sejak Mulai 9 Juni 2022, seseorang dapat menanam atau memiliki ganja atau rami untuk keperluan rumah tangga.

Meski demikian mereka harus memberi tahu pihak berwenang tanpa harus meminta izin. Administrasi Makanan dan Obat Thailand telah membuka platform online untuk memfasilitasi pendaftaran.

Diterangkan Petrus Golose, meskipun beberapa negara mulai melegalkan ganja, dari segi jumlah masih lebih banyak negara yang menetapkan tanaman candu itu ilegal.

Ia mencontohkan kebijakan legalisasi ganja di Amerika Serikat pun tidak merata, hanya di negara-negara bagian, bukan secara terpusat atau di tingkat federal. Sementara itu, di Asia Tenggara, hanya Thailand yang telah melegalkan budidaya dan penggunaan ganja untuk kepentingan medis/pengobatan.

Baca Juga :  Penanganan Kasus Tak Kunjung Tuntas Sejak 2018, Korban Mafia Tanah Surati Kapolda

“Akan tetapi, itu biar di negara lain. Saya tetap konsisten untuk tidak (membahas wacana) melegalisasi ganja,” kata Petrus Golose di sela turnamen tenis meja internasional yang merupakan rangkaian HANI 2022 di Bali.

Soal tanaman kratom yang sempat menarik perhatian publik karena dianggap punya efek candu, Golose menyampaikan pihaknya masih mendalami itu.

“Kratom masih dalam proses, kami melihat bagaimana sampai sekarang itu masih menunggu. Ada aturan-aturan yang harus kami laksanakan. Akan tetapi, kami dari BNN mengusulkan itu jadi salah satu bahan dalam perubahan Undang-Undang (Narkotika, red.),” kata Kepala BNN.

BNN tahun lalu menyampaikan rencananya mengusulkan, agar kratom (Mitragyna speciosa) masuk dalam narkotika golongan I sehingga tanaman itu tidak dapat digunakan untuk pengobatan.

Rencana itu kemudian menuai polemik karena beberapa kelompok masyarakat menggunakan kratom sebagai bahan obat-obatan tradisional/herbal.

Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat, pada bulan ini, menyampaikan tanaman kratom punya potensi jadi pendorong perekonomian masyarakat yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Ia menambahkan kratom saat ini menjadi salah satu tanaman asli Kapuas Hulu yang masih dibudidaya oleh beberapa masyarakat.

Baca Juga :  Duh! Baru 3 Bulan Bebas, Aktor Jeff Smith Tertangkap Lagi

Akan tetapi, BNN meyakini kratom memiliki efek samping yang lebih kuat daripada morfin, zat yang saat ini masuk narkotika golongan II di Indonesia.

Komentar