Sat Intelkam Lakukan Deteksi Terhadap Tim Pemenangan PDI Perjuangan Jelang Penetapan Bupati Banyuasin 2025–2030

Swara.id | Banyuasin – Menjelang penetapan resmi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin periode 2025–2030, Satuan Intelkam Polres Banyuasin melaksanakan kegiatan deteksi terhadap pergerakan politik, khususnya yang melibatkan tim pemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kegiatan ini dipimpin oleh Aiptu Dodi Isharyanto dari jajaran Sat Intelkam sebagai bentuk upaya preventif menjaga stabilitas kamtibmas.

Langkah deteksi ini dilakukan guna mengantisipasi potensi kerawanan dan konflik pasca pemilu serta menjelang penetapan kepala daerah terpilih. Fokus pemantauan diarahkan kepada aktivitas tim sukses dan simpatisan partai yang berpotensi menimbulkan gesekan horizontal di masyarakat.

“Kegiatan deteksi ini merupakan bagian dari tugas intelijen kepolisian untuk membaca dinamika situasi politik di lapangan. Terutama menjelang agenda penting seperti penetapan kepala daerah,” ujar Aiptu Dodi Isharyanto dalam keterangannya.

Sat Intelkam memetakan dan mendalami informasi terkait pola gerak dukungan, potensi pengerahan massa, serta aktivitas politik yang melibatkan tokoh-tokoh lokal maupun jaringan tim pemenangan PDIP di wilayah Banyuasin.

Pemetaan dilakukan secara tertutup dan dialogis dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu Kabupaten Banyuasin.

“Deteksi ini tidak bersifat represif, melainkan langkah preventif untuk memastikan semua pihak menaati aturan dan tidak melakukan tindakan provokatif yang bisa mengganggu proses demokrasi,” tambah Dodi.

Kapolres Banyuasin melalui Kasat Intelkam menegaskan bahwa upaya ini juga bertujuan untuk menjamin suasana kondusif hingga proses penetapan pasangan kepala daerah yang dijadwalkan dalam waktu dekat.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di Kabupaten Banyuasin dilaporkan aman dan terkendali. Pihak kepolisian terus mengintensifkan koordinasi dengan unsur Forkopimda serta lembaga penyelenggara pemilu untuk memastikan proses demokrasi berjalan secara transparan, tertib, dan damai.