2022 ini masih tersisa 4.000-an unit. Upaya sebelumnya dengan program Bansos RTLH (rumah tidak layak huni)
SWARAID, PALEMBANG: Masa kepemimpinan Wali Kota Palembang Harnojoyo akan berakhir 2023 mendatang. Persoalan rumah kumuh atau kekumuhan di Kota Palembang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Palembang, Affan Prapanca, mengatakan, menuntaskan rumah tidak layak agar tidak menjadi kawasan kumuh masih terus dilakukan dengan kerja sama pihak Balai Perumahan, CSR, lembaga dan swasta.
“2022 ini masih tersisa 4.000-an unit. Upaya sebelumnya dengan program Bansos RTLH (rumah tidak layak huni),” kata Affan, Senin (11/7/2022).
Program RTLH yang berjalan tahun ini dari balai penyedia perumahan, yang ditangani di Palembang ada 250 unit. Jumlah ini menurun dari tahun lalu 600 unit.
“Ada juga bantuan dari BAZNAS, bantuan asosiasi perumahan, dan lainnya,” kata Affan.
Bansos RTLH merupakan bantuan stimulan berupa uang untuk pembelian bahan bangunan guna pemugaran rumah tidak layak huni dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat.
Pengentasan rumah tidak layak huni ini sesuai dengan delinasi Surat Keputusan (SK) kumuh yang sudah ditetapkan sebelumnya. Di Palembang kawasan Seberang Ulu paling banyak Seberang Ulu.
Sebelumnya, Wali Kota kota Palembang, Harnojoyo, mengatakan, di akhir masa jabatannya 2023, ia berupaya mengentaskan kawasan kumuh di Palembang.
“Masih ada sekitar 4.500 rumah yang belum layak huni,” katanya.
Selain dari APBD, pihaknya akan berkolaborasi dengan CSR dari BUMN dan BUMD untuk memperbaiki rumah tidak layak huni.
Hal ini untuk mewujudkan misi memenuhi target 100 persen air minum, 0 persen zona kumuh dan 100 persen sanitasi.
Komentar