SWARAID, JAKARTA: Lebih dari 80 nama diajukan sebagai nama ibu kota negara (IKN) baru yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Akhirnya Presiden Joko Widodo memilih Nusantara sebagai nama IKN baru. Disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa dalam rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (17/1/22).
“Ada sekitar 80 lebih tapi kemudian akhirnya dipilih kata Nusantara tanpa kata Jaya,” kata Suharso, mengutip CNN Indonesia.
Dijelaskan Suharso, pihaknya telah memanggil ahli bahasa, ahli sejarah, dan sejumlah pakar lainnya dalam pemilihan nama IKN baru.
Suharso membeberkan, nama-nama yang sempat pihaknya ajukan kepada Jokowi untuk dipilih menjadi nama IKN baru antara lain Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Warna Pura, Cakrawala Pura, hingga Kertanegara.
“Mereka yang punya otoritas untuk memberikan knowledge kepada kami, para pakar itu untuk memilih kata-kata yang paling tepat dan ini begitu besar sekali,” ucap Suharso.
Sebelumnya, Suharso mengungkapkan nama Nusantara untuk ibu kota negara baru dipilih oleh Jokowi dan telah dikonfirmasi kepada dirinya secara langsung pada Jumat (14/1/22) lalu.
“Saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dari Bapak Presiden pada Jumat dan beliau mengatakan IKN ini namanya Nusantara,” kata Suharso.
Ia menjelaskan, alasan Nusantara dipilih menjadi nama IKN baru karena Nusantara sudah dikenal sejak dulu, ikonik di kalangan internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan Republik Indonesia.
Menuai perdebatan
Langkah Presiden Joko WIdodo (Jokowi) memilih Nusantara menjadi nama ibu kota negara (IKN) baru menuai perdebatan dalam rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-undang (Panja RUU) IKN DPR RI.
Nusantara tidak lantas mengganti kata Indonesia
Anggota Panja RUU IKN DPR dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, meminta agar susunan penggunaan Nusantara sebagai nama IKN baru di RUU IKN dipertimbangkan dengan baik.
Menurutnya, pertimbangan perlu dilakukan agar kata Nusantara tidak lantas menggantikan kata Indonesia di masa mendatang. Ia mengingatkan bahwa nusantara sama seperti Jakarta yang merupakan bagian sejarah Indonesia Indonesia.
“Jadi maksud saya adalah susunan kalimatnya mohon dipertimbangkan seperti apa, supaya tidak ada persepsi di anak cucu kita, mungkin di sekian abad yang akan datang maka kata Indonesia menjadi disubstitusikan menjadi nusantara,” kata Ecky dalam rapat Panja RUU IKN DPR dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (17/1/22).
Ia melanjutkan, nusantara adalah bagian sejarah bangsa Indonesia yang harus senantiasa didengungkan. Namun, Ecky berkata, Indonesia merupakan kesepakatan nama dari sebuah negara kesatuan yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.
Menimbulkan kebingungan
Sementara itu, anggota Panja RUU IKN DPR dari Fraksi PDIP, Tubagus Hasanuddin, mengaku pemilihan Nusantara sebagai nama IKN baru akan menimbulkan kebingungan. Pasalnya, ia mengingatkan nusantara memiliki pengertian yang telah disepakati selama ini.
“Kalau mungkin kata lain masih bisa, tapi kalau nusantara saya khawatir akan confuse dengan nusantara yang memang sudah disepakati yang pengertiannya nusa di antara. Kecuali, kita sepakati wilayah yang kita tinjau kemarin itu adalah daerah nusantara atau wilayah nusantara,” katanya.
Perlu dicari jalan keluar
Dalam kesempatan yang sama, anggota Panja RUU IKN DPR dari Fraksi PKB, Yanuar Prihatin, mengakui ada kekhawatiran dalam pemilihan Nusantara sebagai nama IKN baru. Ia pun mengusulkan agar nama IKN baru menggunakan dua suku kata seperti Nusantara Jaya atau Nusantara Bangkit.
“Kekhawatiran itu ketika nama itu sudah besar kemudian mengerucut jadi locus tertentu. Apakah ini suatu reduksi atau tidak, saya juga enggak paham mungkin perlu dicari jalan keluar,” katanya.
Salah satu jalan keluar misalnya tidak satu kata satu usulan presiden, satu usulan DPR misalnya bunyinya Nusantara Jaya atau Nusantara Bangkit,” sambungnya.
Nusantara adalah bentuk jamak keindonesiaan yang tunggal
Sementara itu, anggota Panja RUU IKN DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, menyampaikan bahwa Indonesia merupakan bentuk tunggal dari nusantara. Sebaliknya, menurutnya, nusantara adalah bentuk jamak keindonesiaan yang tunggal.
Ia pun meminta penjelasan pemerintah terkait pemilihan Nusantara sebagai nama IKN baru.
“Sehingga, apakah jalan pikiran ini digunakan pemerintah juga dipakai untuk katakan keindonesiaan kita ini ibu kotanya menjadi nusantara agar yang jamak menjadi tunggal tadi? Kalau itu jalan pikirannya, menarik juga. Oleh karena itu perlu kita dengar penjelasan pemerintah,” katanya.
Perlu kajian komprehensif
Terakhir, anggota DPD Agustin Teras Narang, berharap pemerintah membuat kajian yang komprehensif berkaitan penamaan Nusantara. Ia mempertanyakan landasan sosiologis, filosofis, dan historis dari pemilihan nama tersebut.
“Berkenaan dengan nama Nusantara, tentu DPD dalam hal ini menganggap ini merupakan suatu hal yang tidak sederhana karena ini suatu penamaan terhadap IKN dan ini punya nilai yang sangat luar biasa bagi bangsa dan negara kita,” katanya.
Komentar