oleh

Kominfo : WhatsApp Harus Terapkan Prinsip Perlindungan Data Pribadi !

Oleh : | Editor : Noviani Dwi Putri
Dibaca :145 kali | Durasi baca : 2 Menit

SWARAID-JAKARTA, (12/01/21): Berapa hari belakangan ini perhatian warga net tertuju pada perubahan kebijakan privasi yang diterapkan oleh WhatsApp. Dengan mengirimkan notifikasi kepada para penggunanya, platform berbagi pesan yang telah diunduh 5 miliar kali  ini menyampaikan aturan baru yakni para pengguna harus memberikan hak penuh untuk memberi data pengguna yang akan diproses oleh WhatsApp.

WhatsApp menyebut informasi dan data pengguna tersebut dipakai “untuk membantu mengoperasikan, menyediakan, meningkatkan, memahami, menyesuaikan, mendukung, dan memasarkan jasa kami dan beragam penawaran lainnya.”

WhatsApp juga telah menambahkan fitur baru yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan kontak bisnis, dan bisnis tersebut bisa jadi diselenggarakan oleh Facebook dan sangat memungkinkan pesan dapat disimpan dan dikelola Facebook, kamudian dibagikan kepada perusahaan.

Dilansir dari Tirto.id , Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto berkomentar bahwa aturan baru yang diterapkan WhatsApp ini mengancam privasi pengguna,

“Pengguna menghadapi resiko data-data tersebut akan dipergunakan oleh pihak ketiga. Fb Massanger itu kan, kita tidak punya kontrol kepada siapa Facebook membagikan informasi kita. Kontrol seperti itu juga yang tidak akan dimiliki pengguna WhatsApp di aturan baru ini.”

Baca Juga :  Webinar Peluncuran Program Santripreneur

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pertemuan dengan perwakilan WhatsApp/Facebook Asia Pacific Region untuk membahas perihal perubahan kebijakan tersebut. Pada pertemuan tersebut Kominfo meminta beberapa hal kepada WhatsApp dan Facebook, sebagai berikut;

Pertama, WhatsApp dan Facebook diminta untuk memberikan informasi dalam hal dasar pemrosesan data pribadi, mekanisme bagi pengguna untuk melakukan haknya, seperti menarik persetujuan dan lainnya.

Kedua, WhatsApp dalam memproses data pribadi pengguna sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia serta menyediakan formulir persetujuan pemrosesan data pribadi tersebut dalam bahasa Indonesia.

Ketiga, WhatsApp dan Facebook harus melakukan pendaftaran sistem elektronik, menjamin pemenuhan hak pemilik data pribadi dan memenuhi kewajiban lain yang sudah diatur dalam Undang-Undang di Indonesia.

Menkominfo Johnny G. Plate dikutip dari Antaranews menghimbau kepada para pengguna untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan online,

“Dengan selalu membaca kebijakan privasi serta dokumen syarat dan ketentuan sebelum menggunakan suatu layanan dan memberikan persetujuan penggunaan data pribadi. Pilih yang mampu memberikan perlindungan data pribadi dan privasi secara optimal. Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat terhindar dari dampak-dampak merugikan. Baik berupa penyalahgunaan atau penggunaan data pribadi yang tidak sesuai dengan aturan atau misuse or unlawful.” Ujar Johnny.

Baca Juga :  STN : Jegal Sampai Batal!, KRASS : DPR Tidak Becus!

Namun lebih lanjut Johnny menjelaskan bahwa Indonesia sendiri belum memiliki Undang-Undang perlindungan data pribadi, regulasinya masih dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Dengan mengatur kewajiban pengendali data pribadi, serta ketentuan penegakan hukum perlindungan data pribadi. Saat ini, pembahasan RUU PDP (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi) kini sedang dilakukan antara Komisi I DPR dengan Panitia Kerja Pemerintah yang diharapkan dapat selesai di awal tahun ini.” Terang Johnny.

 

Komentar

Berita Lainya