Senin, 7 Februari 2022 15:36 WIB

Jangan Sembarang Unggah Dokumen Pribadi di Medsos, Pidana Mengancam!

Oleh : | Editor : Noviani Dwi Putri
Dibaca :391 kali | Durasi baca : 2 Menit

SWARAID, JAKARTA: Kasus tindak pidana yang menjerat pegiat media sosial Adam Deni menjadi alarm bagi masyarakat agar tak sembarangan menggunakan media sosial.

Bahkan polisi sudah memberikan imbauan terkait hal tersebut dengan tidak sekali-kali mengunggah dokumen elektronik pribadi tanpa seizin pemiliknya.

Polisi telah menetapkan Adam Deni sebagai tersangka karena dinilai melanggar Pasal Pasal 48 ayat 1, 2, dan 3 Jo Pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang ITE.

Pengusutan kasus Adam Deni berdasarkan Laporan Polisi dengan LP Nomor LP/B/0040/I/2022/SPKT/Dittipidsiber Bareskrim Polri tertanggal 27 Januari 2022, dengan pelapor atas nama SYD.

“Upload-nya di media sosial. Jadi makanya kami mengimbau juga ini menjadikan pelajaran berharga bagi masyarakat umum, agar tidak mengupload atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik tanpa seizin pemiliknya ke medsos, karena dapat berakibat konsekuensi hukum,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (2/2/22) melansir Merdeka.

Polisi masih mendalami kasus tersebut. Adam Deni saat ini ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Baca Juga :  Akibat Mengutil di Minimarket, Dua Pelaku Diamankan Polsek SU I

Kasus Adam Deni Jadi Peringatan Perlindungan Data Pribadi

Pakar hukum pidana Universitas Brawijaya Fachrizal Afandi menilai penanganan perkara Adam Deni dinilai menjadi peringatan bagi masyarakat tak serampangan menyebarkanluaskan data pribadi seseorang terlebih diunggah di media sosial.

Dia mengingatkan bahwa menyebarluaskan data pribadi seseorang tanpa izin melanggar Undang-undang Pasal 32 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang ITE. Aturan itu menyebutkan larangan untuk memindahkan data pribadi orang lain tanpa hak dan tanpa izin. Namun jika pengambilan data orang lain itu dapat izin tak melanggar pidana.

“Itu memang jaminan data pribadi mas. Jadi memang apa pun kata kuncinya melawan hukum dan tanpa hak,” kata Fachrizal, Kamis (3/2).

Fachrizal menjelaskan, secara umum, Undang-undang Pasal 32 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang ITE, untuk melindungi data pribadi seseorang. Sebab menurut dia, aturan mengenai perlindungan data pribadi hingga kini masih menuai pro dan kontra.

Dia menambahkan, perlindungan data pribadi dilakukan pemerintah belum seketat seperti di luar negeri seperti Belanda atau eropa lain terkait data perlindungan data pribadi. Dia mencontohkan di Belanda mengambil foto orang lain harus izin. Apalagi memotret anak kecil tanpa seiizin orang tuanya dapat dikenakan pidana.

Baca Juga :  Demi Sang Pacar, Seorang Anak Curi Perhiasan Ibu Kandung

“Kita memang belum punya Undang-Undang perlindungan data pribadi, itu juga masalahnya. Selama ini data pribadi pasal 32 UU ITE ini tapi ini kan masih sangat umum,” kata Fachrizal.

Data Pribadi Dilarang Diunggah di Media Sosial

Menurut dia, dokumen yang diunggah ke media sosial dapat melanggar pidana itu beragam. Dia mencontohkan data pribadi sepeti KTP, data perusahaan seperti gaji pegawai. Termasuk foto hingga merekam pembicaran orang tanpa izin. Atau nomor telepon.

Dia menjelaskan, semua data itu merupakan privasi dan bukan milik publik. Sebab dia menilai, penyebaran data pribadi tanpa izin berdampak luas. Contohnya ketika nomor rekening diketahui orang lain.

Potensi pidana dapat terjadi ketika nomor rekening tersebut disalahgunakan orang lain. Begitu juga dengan Kartu Keluarga (KK) di mana terdapat dapat Nomor Pendapatan Wajib Pajak (NPWP) dan indentitas anak. Semua data itu harus dilindungi.

“Data apa saja termasuk misalkan foto-foto pribadi diunggah tanpa izin. Kecuali alasan hukum misal pengadilan harus disita atau alasan administrasi pengurusan apa tetapi kan harus disimpan,” ujar dia.

Baca Juga :  Kominfo : WhatsApp Harus Terapkan Prinsip Perlindungan Data Pribadi !

Namun lain hal jika foto atau data pribadi orang tersebut sudah dipublish ke media sosial. Menurut dia, orang tersebut berarti sudah setuju datanya diketahui orang lain. Akan tetapi dia melanjutkan, media sosial memiliki setting publik private.

Dia menambahkan, hal ini juga menjadi penting diketahui masyarakat. Sebab apabila orang tersebut sudah mengunggah nomor KTP, rekening ke media sosial sudah menjadi domain atau publik.

“Misalnya saya di meng-copy datanya orang lain kemudian saya unggah di Facebook atau media sosial itu kan enggak boleh, privasinya dibuka ke tempat umum ya,” kata dia.

Dapatkan update berita setiap hari dari SWARA.ID.
Mari gabung di sosmed SWARAID OFFICIAL untuk informasi terkini lainnya: https://linktr.ee/swaraidofficial dan Grup Telegram SWARAID OFFICIAL, caranya klik link https://t.me/swaraidofficial, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Komentar

Berita Lainya