SWARAID, BANYUASIN: Puluhan massa aksi Dewan Pengurus Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Banyuasin serbu DPRD Kabupaten Banyuasin guna mendesak para wakil rakyat untuk melakukan sidak terhadap PT. Melania Indonesia terkait HGU yang mereka miliki diduga habis masa berlakunya.
Aksi dipimpin langsung oleh Ketua DPD JPKP Banyuasin, Indo Sapri sebagai Koordinator Aksi dan Sekretaris DPD JPKP Banyuasin Budi Setiawan sebagai Koordinator Lapangan, serta Puluhan Massa Aksi dari Anggota dan Srikandi DPD JPKP Banyuasin.
Koordinator Aksi, Indo Sapri mengatakan, didalam pasal 18 PP No.40/1996 disebutkan bahwa apabila Hak Guna Usaha hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan-bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanah dan tanaman yang ada di atas tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut kepada Negara.
“Kami mendesak dan meminta DPRD Kabupaten Banyuasin untuk melakukan sidak dan mendorong Pemerintah daerah untuk mengambil alih PT Melania Indonesia guna dikelola oleh pemerintah melalui BUMD,” kata Indo Sapri, Kamis (30/3/23).
Di tempat yang sama, Korlap Aksi, Budi Setiawan, menyampaikan pernyataan, bahwa JPKP Banyuasin mendesak Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin untuk Melakukan Sidak kelapangan serta merekomendasikan kepada Bupati Banyuasin untuk melakukan Penutupan dan/atau penghentian Operasi Sementara PT Melania Indonesia melalui Satpol-PP Kabupaten Banyuasin, hingga Pihak Perusahaan Menyelesaikan Perpanjangan HGU nya serta Melaksanakan Kewajiban Plasma Kepada Masyarakat.
“Melihat dan menilai dari permasalahan yang ada , maka kami mendatangi DPRD Kabupaten Banyuasin untuk menyampaikan Aspirasi kami dengan Menyatakan sikap. Kami harap, apa yang telah kami sampaikan dapat segera ditindaklanjuti untuk berdirinya kejelasan dan ketegasan serta sikap Pro Rakyat dari DPRD Kabupaten Banyuasin sebagai Wakil Rakyat,” tegas Budi.
Sementara, DPRD Kab. Banyuasin melalui Kabag Fasilitas Sekwan Kab. Banyuasin, Muhammad RZ, S. Sos. MS.i, mengatakan akan menampung Aspirasi dari DPD JPKP Banyuasin dan segera disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuasin untuk ditindaklanjuti. Dari pantauan di lokasi, tidak ada seorang pun Ketua, Wakil dan anggota dewan yang berada di Kantor DPRD Kab. Banyuasin saat aksi demo berlangsung.
“Segera kami sampaikan aspirasi dari kawan-kawan JPKP kepada Ketua dan komisi yang membidangi, kami berjanji tidak akan kami diamkan permasalahan ini. Kami juga berterimakasih atas perjuangan JPKP dalam memperjuangkan hak masyarakat Kab. Banyuasin,” kata Muhammad.
Komentar