oleh

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Satu Level Dengan Gambia ! Apa Sebab?

Oleh : | Editor : Noviani Dwi Putri
Dibaca :435 kali | Durasi baca : 3 Menit

SWARAID-JAKARTA, (10/02/2021): Transparency International (TI) adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik. Organisasi yang didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba sekarang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang berstruktur demokratik. (Wikipedia)

TI menggunakan skala 0-100 dalam mengukur Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI). Skor nol menunjukkan sebuah negara sangat korup, sebaliknya skor 100 menunjukkan sebuah negara sangat bersih dari korupsi.

Adapun 10 negara terbersih atau negara dengan IPK tertinggi sedunia adalah Denmark (88), Selandia Baru (88), Finlandia (85), Singapura (85), Swedia (85), Swis (85), Norwegia (84), Belanda (82), Jerman (80), dan Luxemburg (80). Sedangkan 5 negara dengan skor IPK terendah adalah Somalia (12), Sudan Selatan (12), Suriah (14), Yaman (15), dan Venezuela (15). (Kompas.com)

Dilansir dari Katadata.co.id, dari 180 negara dunia dalam penilaian TI, IPK Indonesia mendapat skor 37/100 dengan peringkat 102. Menurut TI, capaian Indonesia setara dengan salah satu negara Afrika, yakni Gambia. Gambia juga memiliki skor 37 dan berada di peringkat 102.

Di ASEAN, Indonesia berada di tingkat kelima. Empat negara yang berada di atas Indonesia yaitu Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Timor Leste.

Peringkat lama Indonesia ditempati Timor Leste, bahkan ternyata Timor Leste berhasil mengantongi skor 40. Berdasarkan laporan TI, IPK Timor Leste meningkat 10 poin dibandingkan 2013 dan termasuk paling signifikan di Asia Pasifik.

Baca Juga :  Ketua PB KOPRI ; Tangkal Keterlibatan Perempuan Dalam Paham Radikalisme

Menurut TI, keberhasilan Timor Leste lantaran dalam tujuh tahun ke belakang mampu menguatkan integritas lembaga-lembaga negaranya dan lembaga anti korupsinya.

Menurunnya IPK Indonesia menunjukkan memburuknya indikator korupsi di Indonesia. Sedangkan jika dibandingkan dengan Gambia yang menduduki level yang sama dengan Indonesia, Gambia baru lebih kurang 4 tahun lepas dari 22 tahun masa kepemimpinan rezim Yahya Jammeh yang korup. Sementara Indonesia sudah 22 tahun mengalami reformasi sejak tumbangnya rezim Soeharto pada 1998.

Apa penyebab anjloknya IPK Indonesia?

Wayan Suyatmiko (Peneliti Transparency International Indonesia)

Wayan menyebut penyebabnya adalah penurunan skor lima dari sembilan indikator penyusun IPK. Yakni,

pertama, Global Insigt (GI) Country Risk Ratings yang terkait tingkat risiko individu atau perusahaan dalam menghadapi praktik suap atau korupsi lainnya. Indikator ini turun 12 poin menjadi 35 poin.

kedua, Political Risk Service Corruption (PRS) yang terkait suap dalam pelayanan publik. Skornya merosot 8 poin menjadi 50 poin.

ketiga, IMD World Competitiveness Yearbook yang terkait dengan keberadaan praktik penyuapan. Skornya juga turun 5 poin menjadi 43 poin.

keempat, Political and Economic Risk Consultancy (PERC) Asia Risk Guide yang terkait persepsi masyarakat atas persoalan korupsi di negara tempatnya bekerja. Skornya turun tiga poin menjadi 32 poin.

Baca Juga :  Wartawan di Lingkungan Pemkot Palembang Divaksin Hari ini

kelima, Indikator Varietes of Democracy (VDem) Project yang terkait korupsi politik juga turun dua poin menjadi 26 poin. Hasil survey TII menguatkan hal ini, yakni 1 dari 3 responden mengaku pernah ditawari untuk menjual suaranya dalam pemilu.

Indonesia Corruption Watch (ICW) 

ICW menilai penurunan skor IPK Indonesia lantaran orientasi pemerintah merumuskan kebijakan antirasuah tidak jelas. Salah satunya tampak dari revisi UU No 19 Tentang Tahun 2002 menjadi UU No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ICW menilai revisi tersebut telah melemahkan KPK dalam dua tahun terakhir, setidaknya dari sisi penindakan.

Pada 2018, KPK tercatat telah melakukan 1 penuntutan, 164 penyelidikan, 199 penyidikan, 151 penuntutan, 104 putusan inkrah, dan mengeksekusi 113 putusan. Setahun setelahnya, KPK hanya melakukan 79 penyelidikan, 63 penyidikan, 73 penuntutan, 87 putusan inkrah, dan mengeksekusi 78 putusan.

Pada 2020, KPK melakukan 111 penyelidikan, menyidik 91 penyidikan, 75 penuntutan, 92 putusan inkrah, dan mengeksekusi 108 putusan. Statistik penindakan pada 2020 memang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, kendati masih jauh di bawah 2018 atau sebelum revisi UU KPK.

Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo menuntut pemerintah memperkuat aturan pemberantasan korupsi. Salah satunya dengan memasukkan seluruh RUU yang bisa menguatkan KPK ke prioritas legislasi nasional.

Baca Juga :  KMHDI Kecam Tindakan Premanisme Terhadap Mahasiswa

Adnan juga meminta Pemerintah lebih mengedepankan kemajuan dan hasil dari implementasi Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) ketimbang aspek seremonialnya.

“Presiden harus bertangungjawab penuh untuk memastikan bahwa program pencegahan korupsi berjalan efektif di semua lembaga pemerintahan, termasuk BUMN dan BUMD.” (Katadata.co.id)

Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan)

Mahfud mengaku telah menduga IPK Indonesia 2020 akan turun. Beberapa penyebanya ialah,

pertama, karena ada kontroversi revisi UU KPK yang secara umum dianggap sebagai sebuah produk hukum yang akan melemahkan pemberantasan korupsi.

kedua, sepanjang tahun lalu marak korting  hukuman, pembebasan oleh Mahkamah Agung (MA) atau pengurangan hukuman oleh MA terhadap orang-orang yang divonis pengadilan di bawahnya, bahkan di MA sendiri pada tingkat kasasi sebagai sebuah korupsi.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mencatat 4 hal yang direkomendasikan oleh TII. Pertama, memperkuat peran dan fungsi pengawas. Kedua, memastikan proses yang lebih transparan pada kontak-kontrak dan pengadaan barang. Ketiga merawat demokrasi dan mempromosikan partisipasi warga pada ruang publik, dan mempublikasikan serta menjamin akses data yang relevan kepada publik. (CNBC Indonesia)

 

UMKM Kito - Solusi UMKM Go-Online

Komentar

Berita Lainya