31 Oktober 2022 - 11:04 WIB | Dibaca : 839 kali

Dorong Serapan Bulog, Jokowi Terbitkan Perpres Cadangan Pangan Pemerintah

Laporan : Riski
Editor : Noviani Dwi Putri

Dengan Perpres 125/2022, harusnya Bulog bisa menyerap beras untuk CBP lebih besar

SWARAID, JAKARTA: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dengan terbitnya aturan baru yakni Perpres No 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) mengaku optimis cadangan beras pemerintah akan dapat mencapai 1 juta ton pada akhir 2022.

Dikatakan Airlangga, beleid baru tersebut membuat Perum Bulog memiliki keleluasaan dalam menyerap beras rakyat menjadi CPP.

Berdasarkan Perpres No. 125/2022 Pasal 7 ayat 4, Bulog diberikan fleksibilitas harga pembelian dengan jangka waktu tertentu.

“Dengan Perpres 125/2022, harusnya Bulog bisa menyerap beras untuk CBP lebih besar. Kita lihat saja kapan realisasinya,” kata Airlangga di Kompleks Istana Merdeka, Senin (31/10/22).

Selain memberikan fleksibilitas, Perpres No. 125/2022 juga menjamin Bulog mendapatkan kompensasi jika harga jual beras kepada rakyat nantinya lebih rendah dibandingkan harga beli ke petani.

Dirut Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) menargetkan dapat menjadikan CBP sebanyak 1,2 juta ton pada Desember 2022.

Buwas menilai target tersebut akan bergantung pada batasan harga pembelian gabah yang akan ditetapkan oleh Menteri Airlangga.

Baca Juga :  Seberapa Kuat Ketahanan Pangan Indonesia Menghadapi Krisis Global?

Saat ini, harga beli gabah kering pecah atau GKP dari petani oleh Bulog adalah Rp 4.450 per kilogram (Kg). Sementara itu, harga gabah kering penggilingan atau GKG di penggilingan adalah Rp 5.550 per Kg.

Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Badan Pangan Nasional atau NFA No. 145/KS/03.03/K/9/2022 dan berlaku hingga 30 November 2022. Harga pembelian tersebut telah naik dari sebelumnya senilai Rp 4.200 per Kg untuk GKP dan Rp 5.300 per Kg untuk GKG.

Harga tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag No. 24/2020 Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya tidak akan mengubah status quo.

Menurutnya, kondisi saat ini sangat menguntungkan bagi petani padi lantaran harganya yang sangat bagus. Syahrul menyampaikan Kementerian Pertanian baru akan melakukan intervensi saat harga yang dinikmati petani mulai susut.

“Sekarang harga cukup bagus, Mentan harus diam dong,” kata Syahrul.

Akan tetapi, Syahrul menargetkan dapat mendukung target penyerapan CBP menjadi 1 juta ton pada minggu depan atau awal November 2022.

Baca Juga :  Komitmen Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui APBN

Sebagai informasi, volume CBP pada akhir September 2022 adalah sekitar 791.000 ton. Artinya, Syahrul harus menyediakan sekitar 30.000 ton selama 7 hari ke depan untuk mencapai target tersebut. S

yahrul menyampaikan strategi pasokan beras tersebut akan dia lakukan mulai hari ini, Senin (31/10/22).

Optimisme tersebut datang dari periode panen gadu yang terjadi pada Agustus-Oktober 2022. Syahrul mencatat volume panen gadu pada tahun ini mencapai lebih dari 13 juta ton.

Selain itu, Syahrul mengatakan masih ada 10 provinsi yang masih melakukan panen padi sampai hari ini.

“Menurut data standing crop yang kami miliki, 10 provinsi tersebut termasuk Sumatra Utara dan sebagian di Pulau Jawa,” kata Syahrul.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi Indonesia mencapai 54,42 juta ton GKG pada 2021.

Jika dikonversi menjadi beras, total produksi GKG tersebut kira-kira setara dengan 31,36 juta ton beras. Angka ini menyusut 0,45% dari produksi tahun sebelumnya yang seberat 31,5 juta ton.

Komentar