2 Juni 2022 - 02:37 WIB | Dibaca : 440 kali

Batal Bertemu Kapolda, ARMET Merubah Jadwal Aksi

Laporan :
Editor : Noviani Dwi Putri

SWARAID, PALEMBANG: Aliansi Masyarakat Menggugat (ARMET) melakukan perubahan jadwal aksi massanya terkait tuntutan Penghentian Pertambangan Tanpa Izin (PETI) batubara di Kabupaten Muara Enim, dan penegakkan maklumat Kapoda Sumatera Selatan Nomor Mak/11/XI/2020 tentang Larangan Melakukan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) serta Pengrusakan Lingkungan Hidup.

“Kita ditelpon dari pihak intelkam Polrestabes sehubungan dengan aksi kita besok, bahwa bapak Kapolda Sumsel besok (2 Juni 2022) tidak bisa bertemu massa aksi ARMET dikarenakan ada jadwal dengan bapak Gubernur Sumatera Selatan”, ujar Akhmad Saifuhuda sebagai koordinator aksi ARMET.

“Jadi kita akan masukkan surat pemberitahuan lagi hari Jumat (3 Juni 2022) untuk melakukan perubahan jadwal aksi di minggu ke-2 bulan Juni,” lanjut Saiful panggilan akrab aktivis mahasiswa dari UIN RF.

Tuntutan ARMET yang meminta Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan tegas terhadap penghentian aktivitas PETI batubara di Kecamatan Lawang Kidul dan Tanjung Agung pada Kabupaten Muara Enim disebabkan dampak kerusakan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan, ditambah lagi nasib para pekerja PETI yang tidak ada perlindungan sosial dalam bekerja dan Negara (Pemerintah Daerah) yang tidak mendapatkan pendapatan terhadap kekayaan daerah nya.

Baca Juga :  Ansori Tohir Dilantik Sebagai Ketua PSSI Palembang 2020-2024

Sikap tegas dalam menegakkan aturan soal PETI batubara di Kecamatan Lawang Kidul dan Tanjung Agung yang telah berjalan dari tahun 2010 ini juga akan berpengaruh terhadap aktivitas PETI batubara yang mulai ada di Kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Selatan, seperti yang didapatkan dari informasi lapangan sudah ada aktivitas PETI batubara di daerah Lahat, PALI dan MUBA hanya saja belum sebesar dan seluas di Muara Enim.

“Kami harus bertemu dengan bapak Kapolda Sumatera Selatan yang baru untuk dapat menyampaikan soal penegakkan maklumat Kapolda tentang pelarangan PETI, agar tidak terjadi secara meluas di Sumsel ini” sahut Ahmad Saifulhuda ketika berkunjung ke kantor media SWARAID di Jalan Kemang Manis.

“Kita paham kalau aktivitas PETI batubara di dua kecamatan itu banyak rakyat yang cari makan, tapi UU harus ditegakkan dan Negara harus berperan penuh, karena ini menyangkut nasib masyarakat yang lebih luas lainnya. Apabila sebuah proses penambangan dijalankan tanpa kaidah manajemen pertambangan yang baik terutama terhadap lingkungan, dan PETI sudah pasti tidak ada manajemen pertambangannya,” tutup Ahmad Saifulhuda.

Baca Juga :  Ironi Manusia Boneka Lampu Merah

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Perpres pada pokoknya mendelegasikan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.

Selain IUP, pemberian perizinan lainnya berupa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 Daerah Provinsi, Izin Pengangkutan dan Penjualan serta IUP untuk Penjualan golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan juga turut didelegasikan.

Pendelegasian Perizinan juga dibarengi dengan pendelegasian kewenangan untuk pemberian dan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam, WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan WIUP Batuan, penetapan harga patokan golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan, pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

Perpres nomor 55 tahun 2022 ini dapat menjadi cara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meningkatkan pendapatan daerahnya dari sektor pertambangan, hingga pengentasan kemiskinan melalui peningkatan lapangan kerja melalui pertambangan-pertambangan rakyat untuk kelompok logam tertentu, non logam, dan batuan.

Baca Juga :  Front Rakyat Biasa Menemui Dinas ESDM Provinsi Sumsel Bahas Langkah Penindakan PETI

Komentar