oleh

Barikade 98 Sumsel Siap Jadi Garda Terdepan Mengawal Demokrasi

Oleh : | Editor : Noviani Dwi Putri
Dibaca :212 kali | Durasi baca : 3 Menit

SWARAID – PALEMBANG, (1/12/20) : Indonesia merupakan negara demokratis yang menjadikan suasana perpolitikan di tanah air ini begitu dinamis. Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, pasca runtuhnya rezim orde baru, kanca perpolitikan di Indonesia menjadi terbuka dan menyuguhkan kebebasan berpolitik melalui ruang-ruang partisipasi publik, di mana peta politik baik nasional hingga daerah akan bergerak secara dinamis. Era reformasi yang bangsa Indonesia rasakan dan nikmati sekarang ini memberikan warna baru di Indonesia pasca runtuhnya rezim orba.

Di era kebebasan berpolitik ini sangat tidak lepas dari pro kontra di dalamnya dan juga sangat syarat akan kepentingan. Salah satu yang tak dapat terhindarkan dari pasca demokrasi ini berupa isu-isu yang berterbangan menerpa era pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

Dengan hal ini Barikade 98 yang diisi oleh sejumlah aktivis dari era reformasi 1998 menjadi organisasi baru yang menggagas misi menjadi garda terdepan dalam mengawal demokrasi dan mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hadir dalam menjaga kedaulatan dan menghindari perpecahan yang disebabkan isu-isu yang dapat men sabotase pemerintahan yang sah.

Dengan ini Bheny Rahmadi Ketua Umum Barikade 98 bersama dengan beberapa Dewan Pimpinan Nasional (DPN), sambangi Bumi Sriwijaya dalam rangka meresmikan kepengurusan Barikade 98, ucapnya kehadiran DPN barikade 98 dengan tujuan memperkuat barisan dalam menjaga pemerintahan dari isu-isu yang menganggu jalannya pemerintahan yang sah.

“Ini adalah alarm dan tanda awas bagi kita semua, sekaligus juga menjahit semua kekuatan nasionalis. Bahwa hari ini ada ancaman serius dari kelompok yang radikalism, kelompok yang intoleran mereka yang terus menerus mengganggu pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin, sebuah pemerintahan yang dihasilkan dari proses sistem demokrasi yang diakui oleh negara kita”. Ungkapnya.

Baca Juga :  DPRD MUBA Setujui Tuntutan Cipayung Plus Menolak UU Cipta Kerja

Bheny melihat kehadiran kelompok-kelompok yang kontra terhadap pemerintahan Joko Widodo bukan hanya sekedar hadir sebagai pengganggu dari kestabilan politik dan ekonomi berkelanjutan. Tetapi juga dapat menjadi ancaman yang besar bagi pemerintahan. Dimana kelompok tersebut menyasar ke ranah-ranah kelompok agama, akademisi, kelompok intelektual, kelompok informal dalam melemparkan isu miring tentang pemerintahan.

“Kelompok ini sebenernya adalah pion dari proxy internasional yang tidak menginginkan politik kita stabil dan ekonomi kita kuat.” Terangnya.

Tak tanggung-tanggung Bheny Rahmadi pun memaparkan beberapa kelompok- kelompok yang diduga merupakan proxy yang dimaksud sebelumnya. Beberapa diantaranya memang saat ini sangat-sangat kontras dalam menunjukkan eksistensi di muka publik. Empat kelompok yang di maksud adalah keluarga besar Cendana, pengusaha hitam yang tersingkir dalam penguasaan ekonomi pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo, kelompok oligarki dan terakhir ormas yang telah dibubarkan pada masa presiden Joko Widodo yaitu HTI.

“Jelas mereka mengusung ideologi menggantikan ideologi Pancasila, jelas mereka mengusung ekonomi yang selama 30 tahun merupakan ekonomi yang pro kapitalis orde baru sehingga ada empat ancaman serius bagi negara ini.” Ungkapnya.

Selaras dengan Bheny, Bambang Ketua Pengurus Wilayah barikade 98 juga mengajak keseluruh masyarakat Sumatera Selatan dalam menjaga kedaulatan NKRI dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu miring.

Baca Juga :  Pentingnya Kreativitas Siswa di Masa Pandemi

“Mari kita masyarakat Indonesia terkhusus di Sumatera Selatan untuk bersama- sama rapatkan barisan, mari kita jaga bangsa kita, negara kita agar tidak terkoyak-koyak. Kita ingin Indonesia tetap utuh menjadi merah putih dari Sabang sampai ke Merauke.” Ajaknya.

Lebih jauh Bambang juga menegaskan terhadap kelompok- kelompok intoleran bahwa tidak ada ruang untuk mereka mencoba mengganggu kestabilan politik, dengan melempar isu-isu yang tidak benar.

“Jadi jangan bermimpi orang-orang yang punya ideologi intoleran terhadap yang namanya Pancasila untuk hidup di negara Indonesia.”

Bambang juga menjelaskan bahwa langkah selanjutnya setelah diresmikan Barikade 98 Sumsel akan bersinergi dengan Kodam dan Polda dalam menegakkan Pancasila dan menolak hadirnya kelompok-kelompok intoleran di Bumi Sriwijaya.

“Kita akan berkoordinasi dengan Kodam dan Polda dalam rangka mendukung pihak TNI dan polri dalam menegakkan Pancasila dan melawan kelompok-kelompok intoleran.” Tegasnya.

Selanjutnya Bernadette Suzanna Langotugan atau akrab disapa Susi yang juga salah satu aktivis reformasi Sumsel tahun 1998, menyampaikan dengan adanya Barikade 98 sebagai bentuk kembalinya lagi kekuatan.

“Sungguh luar biasa saya dapat hadir disini untuk masuk dalam sejarah di Sumatera Selatan, mengingat kembali perjuangan reformasi 98. Untuk teman-teman yg pernah terlibat dalam menggulingkan pemerintahan di bawah naungan orde baru pada saat itu yang menginginkan cita-cita reformasi, yang sekarang entah dimana dan untuk teman-teman yang lain untuk mengajak kembali kita bersama-sama untuk menyelesaikan agenda reformasi yang dulu kita cita-citakan.” Himbaunya.

Baca Juga :  Terus Bergeliat, PMII Cabang Ogan Ilir, Gelar Penerimaan Anggota Baru

Terakhir Rudi Pangaribuan yang sering disapa Comrad Rudi memberikan testimoni perjuangan yang terjadi di Sumsel pada saat itu.

“Gerakan 98  ialah bagian momentum sejarah perubahan demokrasi di Indonesia. 98 merupakan simbol perlawanan terhadap rezim arogan dan otoriter orde baru yang berkuasa selama 30 tahun. 98 bergerak di Palembang diawali pada bulan Februari 1998, dengan munculnya kelompok-kelompok studi yang dimotori oleh Solidaritas Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi (SMID) dan Pijar yang masuk ke kampus-kampus dan membangun gerakan mahasiswa pada saat itu.”

Lebih lanjut Comrad Rudi menceritakan awal mula berkumpulnya gerakan mahasiswa di Palembang ketika itu,

“Ada beberapa forum yang tumbuh ketika itu, salahsatunya Forum Mahasiswa Pembangunan Sumatera Selatan yang berkolaborasi dengan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta. Maka pada waktu itu Ketua Senat bersatu hingga pada akhirnya tergabung dalam Forum Mahasiswa Sumatera Selatan yang titik kumpulnya di Kampus Tridinanti Palembang.” Imbuh Comrad Rudi.

Selain itu Comrad Rudi juga mengungkapkan bahwa gerakan mahasiswa di Sumatera Selatan tidak berhenti pasca turunnya Soeharto, namun ikut andil dalam penolakan presiden berikutnya yaitu BJ. Habibie yang dianggap masih bagian dari rezim orde baru.

“Mei tanggal 9-12 hingga tumbangnya Soeharto, kita bersepakat bahwa Habibie bagian dari orde baru hingga kita juga bersatu bergerak menolak Habibie, maka di Jakarta dikenal dengan peristiwa Semanggi II.” Jelasnya.

Komentar

Berita Lainya