SWARAID, BANYUASIN: Menindaklanjuti hasil rapat bersama Kemenko PMK beberapa waktu lalu terkait kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang akan mengadakan roadshow guna percepatan dalam mengentas kemiskinan ekstrem di Indonesia yang masih tinggi, termasuk di Kabupaten Banyuasin, Bappeda Litbang Banyuasin menggelar Rapat Pembahasan Percepatan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem bersama Wakil Bupati dan OPD terkait.
Kepala Badan Bappeda Litbang Banyuasin, Ir. Kosarudin, MM melalui Staff Fungsional Bid. P3M, Sarifudin mengatakan peningkatan angka kemiskinan ekstrem di Kab. Banyuasin pada tahun 2022 yakni sebesar 3,07 persen yang sebelumnya di tahun 2021 diangka 2,25 persen. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya kenaikan tersebut, salah satunya adalah data masyarakat miskin ekstrem yang belum valid.
“Makanya hari ini kita tindak lanjuti, oleh pak Wabup penekananya disitu, data kita harus diperbaiki. Nah tadi kita juga melakukan zoom meeting bersama OPD terkait, Camat dan kades. Jadi data P3KE itu nanti oleh Camat di-share ke kecamatan masing-masing dengan mereka bersurat ke Bappeda. Disurat itu nanti mereka menjelaskan bahwa mereka harus memverpal atau mengkoreksi lagi data orang miskin ekstrem yang ada di P3KE itu supaya benar,” kata Sarifudin, Senin (3/4/23).
“Karena ada sekitar ribuan orang yang tidak memiliki nomor NIK, ada yang tinggal di Kabupaten lain, nah itu yang perlu kita perbaiki. Nanti pak Kades lapor ke Camat seterusnya dilaporkan ke Kabupaten,” sambung dia.
Dikatakan Sarifudin, orang yang termasuk kedalam kategori kemiskinan kestrem dapat dinilai dari jumlah penghasilannya per hari, bila orang tersebut berpenghasilan 10 ribu/hari maka dapat dikategorikan sebagai orang miskin ekstrem.
Oleh sebab itu, langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut ialah dengan terus mengoptimalkan 7 Program dan 12 Gerakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah. Selain dari itu, pemerintah desa didorong untuk mengoptimalkan dana desa dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
“Kita terus berusaha, sesuai arahan pusat bahwa angka kemsikinan kestrem ini harus turun diangka nol persen, secara global. Jadi kita pemerintah daerah juga akan berusaha untuk mencapai target tersebut,” ujarnya.
Komentar