SwaraID – Palembang, (01/10/20) : Hingga saat ini persepsi masyarakat terhadap pesantren hanya berpusat dalam keagamaan, namun juga diharapkan kedepannya dapat memberdayakan perkonomian melalui kewirausahaan dalam rangka peningkatan ekonomi daerah.
Webinar launching program pengembangan santripreneur berbasis UKMK dan pemberdayaan ekonomi daerah yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis oleh Universitas Indonesia melalui Video conference. Seminar ini juga diikuti oleh Wakil Presiden Indonesia ma’ruf Amien, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Riau Syamsuar, dan kadin. Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Fahrurrozi mewakili Gubernur Sumatera Selatan didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan, serta Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sumatera Selatan.
Upaya menumbuhkan budaya kewirausahaan dalam lingkungan pesantren dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi berbasis produk kelapa sawit dan juga guna meningkatkan perekonomian daerah. Tentu hal ini mendapat respon baik dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai daerah dengan luas perkebunan lebih dari 1,1 juta hektar dengan 485.000 hektar yang dikelola langsung oleh petani secara mandiri.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Fahrurrozi menuturkan,
“Ini merupakan potensi yang sangat besar sekali sebenarnya, karena membuka peluang-peluang bagi para santri untuk ikut terlibat langsung dalam pengelolaan sawit mulai dari industri hulu hingga hilirnya”ujarnya.
Dalam rangka peremajaan perkebunan sawit atau replanting, Fahrurrozi menyampaikan bahwa kebutuhan akan bibit atau benih yang berkualitas sebagai contoh industri hulu yang bisa melibatkan santri dalam pengelolaan sedangan dalam industri hilir banyak hal yang dapat dilakukan santri karena memiliki nilai tambah lebih dalam pengelolaannya yang baik.
” Tentu program ini perlu semacam pelatihan pemberdayaan sumberdaya manusianya agar bisa nantinya para santri berperan langsung dalam perindustrian kelapa sawit ” tambahnya.
Selain itu Fahrurrozi mengungkapkan kesiapannya dalam melaksanakan program tersebut,
“Program ini kan baru launching dari pusat. Apabila nantinya program ini di laksanakan pemerintah tentu perlu disiapkan penggarannya, namun tak menutup kemungkinan untuk lembaga diluar pemerintah untuk berkontribusi dalam pemberdayaan sumber daya manusia nya melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS)” tutupnya.
Komentar