29 Desember 2022 - 13:01 WIB | Dibaca : 328 kali

Tuntut Transparansi Data, DPW Partai PRIMA Sumsel Unjuk Rasa di Kantor KPU

Laporan : Surya
Editor : Noviani Dwi Putri

KPU jangan menjadi alat bagi kepentingan Oligarki, hanya karena perjuangan kami Partai PRIMA yang melawan kekuatan Oligarki lantas partai kami dinyatakan oleh KPU RI tidak memenuhi syarat

SWARAID, PALEMBANG: Massa Aksi dari Partai PRIMA melakukan unjuk rasa ke kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk menyampaikan aspirasinya terkait audit forensik internal KPU RI terhadap seluruh Partai Politik.

Aksi yang dilakukan pada Kamis, (29/12/22) ini diwarnai oleh hujan yang sangat deras.

Berdasarkan pantauan awak media di lapangan, massa aksi Partai PRIMA yang berkumpul di samping Polresta Palembang ini melakukan long march ke kantor KPU Sumsel dengan membawa berbagai macam atribut aksi.

Dalam long marchnya ke KPU, massa aksi diguyur oleh hujan yang sangat deras. Namun massa aksi tidak menghiraukannya dan tetap semangat berjalan menuju kantor KPU Sumsel sambil meneriakkan yel-yel perjuangan.

Aksi yang dikomandoi oleh Edi Susilo, Amir Iskandar, Rio Solahudi dan Yoga Novalensi ini sesampainya di KPU Sumsel, mulai melakukan orasi. Satu persatu perwakilan dari Koordinator Aksi menyuarakan aspirasinya secara bergantian.

Ki Edi Susilo, selaku Koordinator Aksi menuturkan dalam menyikapi proses pelaksanaan tahapan pemilu 2024 yang sedang dilakukan oleh KPU, yang menurutnya syarat dengan ketidak adilan dan ketidak jujuran dan cendrung merugikan hak-hak demokrasi yang dimiliki warga negara Indonesia yang diwakilkan oleh sebuah Partai Politik, serta proses penerimanan panitia pemilihan di tingkatan kecamatan yang terkedala dugaan KKN.

Baca Juga :  Bapera Sumsel Agendakan Konsolidasi Organisasi

Maka dengan ini Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Adil Makmur (DPW PRIMA) Sumatera Selatan menutut, pertama agar proses tahapan Pemilu dihentikan mengingat banyaknya proses dan keputusan KPU yang berpotensi membuat pemilu ini tidak bebas, jujur, dan adil.

Kemudian adanya proses audit forensik terhadap KPU dan meminta KPU membuka transparansi data ke publik seluas-luasnya.

“KPU jangan menjadi alat bagi kepentingan Oligarki, hanya karena perjuangan kami Partai PRIMA yang melawan kekuatan Oligarki lantas partai kami dinyatakan oleh KPU RI tidak memenuhi syarat. Padahal kepengurusan kita lengkap seluruh Indonesia semua ada, mulai dari kalangan rakyat miskin, petani, buruh dan mahasiswa, serta nelayan semua termasuk dalam barisan rakyat biasa. Kami meminta KPU Sumsel agar menyampaikan tuntutan kami ke KPU RI,” ujar Edi Susilo.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Sumsel, Amrah Muslimin saat menjumpai massa aksi mengatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan verifikasi Partai PRIMA di 13 Kabupaten Kota di Sumsel dan dinyatakan memenuhi syarat. Tetapi untuk penentuannya ada di KPU Pusat.

Baca Juga :  2024 Ganjar-Amran Representasi Kolaborasi Indonesia Barat dan Timur

“Yang menentukan itu ada di KPU RI Pusat, kita di KPU Sumsel sudah bekerja menyelesaikan verifikasi 13 Kabupaten/Kota di Sumsel untuk Partai PRIMA dan semuanya memenuhi syarat. Tentunya tuntutan dari aksi ini akan kita sampaikan ke KPU RI. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Partai PRIMA Sumsel yang sudah menyuarakan aspirasinya,” kata Ketua KPU Sumsel.

Komentar