oleh

Tahun ke Dua Pandemi, Piutang Pajak Semakin Tinggi

Oleh : | Editor : Noviani Dwi Putri
Dibaca :107 kali | Durasi baca : 2 Menit

“Kalau piutang pajak kita cukup tinggi di masa pandemi, karena satu tempat usaha saja hutangnya bisa 300 sampai 400 juta, tapi ada juga bahkan yang di bawah 100 juta” (Kepala BPPD Kota Palembang)

SWARAID-PALEMBANG, (24/08/2021): Selama pandemi, banyak pelaku usaha yang menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kondisi ini diperparah setelah penerapan PPKM. Dilaporkan, satu tempat usaha bisa menunggak sampai ratusan juta. Hal ini barang pasti berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang Sulaiman Amin menerangkan, di awal pandemi para pelaku usaha di sektor perhotelan, kuliner, dan pariwisata masih ada kekuatan untuk membayar pajak. Namun setelah masuk tahun kedua semakin memperburuk kondisi keuangan PAD kota Palembang.

“Selama berjalanya PPKM dan pembatasan-pembatasan, sangat berdampak terhadap omset bagi pengusaha. Ada yang masih bertahan, ada yang sudah tutup permanen, tutup insidentil.” Terang Sulaiman.

Sebagian besar dari para pelaku usaha mengaku, di tahun kedua pandemi ini begitu berdampak terhadap pendapatan. Mereka terpaksa menggunakan uang yang seharusnya untuk membayar pajak sebagai biaya operasional.

Baca Juga :  Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI Dorong Pembangunan di Kota Palembang

“Ini adalah uang masyarakat yang dipungut oleh pengusaha yang seharusnya sudah disampaikan ke pemerintah kota, tapi sama mereka malah terpakai untuk operasional.”

Selain itu, disampaikan oleh Sulaiman Amin seperti pada restoran yang melayani pesan bawa pulang (take away) di katakannya pajak yang dibayar berbeda dengan pajak bila makan di tempat. Jumlah pesanan jika take away juga relatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan makan di tempat.

“Kalau piutang pajak kita cukup tinggi di masa pandemi, karena satu tempat usaha saja hutangnya bisa 300 sampai 400 juta, tapi ada juga bahkan yang di bawah 100 juta.”

Meski demikian, setelah pemerintah kota Palembang kembali melanjutkan kebijakan penerapan PPKM level empat dengan beberapa kelonggaran, diharapkan menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk dapat membayar pajak.

“Kalau lah di buka kita lihat dulu, kalau optimis seratus persen mungkin sulit, karena kondisi kita sekarang apalagi sudah berjalan satu tahun lebih (pandemi covid-19). Dengan sekarang ada kelonggaran terhadap perhotelan dan restoran ini akan berimplikasi dengan pendapatan daerah.”

Baca Juga :  EK LMND Palembang Bicara Perempuan dalam Kancah Politik

Lanjutnya, saat ini BPPD Kota Palembang juga memberikan stimulus berupa pengajuan keberatan dan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan mencicil satu tahun dibayar tiga kali.

Meski demikian, pembayaran pajak tetap diberikan tempo hingga akhir 30 September mendatang. Bahkan selama pandemi BPPD sudah melakukan upaya penagihan secara persuasif.

“Kita ada batas waktu jatuh tempo PBB hingga 30 September. Jadi 17 September itu yang terakhir, bila ada yang keberatan silahkan untuk menyampaikan kepada kami soal PBB. Tapi yang kita harapkan potensial-potensial ini seperti hotel dapat membayar.”

Disampaikan juga oleh Sulaiman, kondisi saat ini jika dibandingkan tahun lalu, terdapat lebih banyak pengajuan keberatan pembayaran pajak. Ia menegaskan, bagi penunjak pajak akan dikenai denda per bulannya sebesar 2%, bahkan dapat masuk ranah pidana sebagai pengemplang pajak atau penggelapan pajak.

“Kalau mau mengikuti aturan itu kita sudah bisa menyegel, bisa menempelkan tempat usaha ini menunggak pajak. Tapi dikarenakan kondisi kita tetep persuasif dan kita harapkan ada kesadaran dari para pelaku usaha untuk bayar, jangan sampai ini malah masuknya ke ranah pidana, karena dianggap pengemplang pajak.”

UMKM Kito - Solusi UMKM Go-Online

Komentar

Berita Lainya