6 Februari 2023 - 05:21 WIB | Dibaca : 315 kali

Rapat Paripurna ke 61 DPRD Sumsel, Gubernur Usulkan 4 Raperda

Laporan : Ferry
Editor : Noviani Dwi Putri

SWARAID, PALEMBANG: Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke 61 dengan agenda mendengarkan penjelasan Gubernur Sumsel terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atas usulan eksekutif, Senin (6/2/23).

Dalam kesempatan ini, Gubernur Sumsel mengusulkan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk dibahas.

Keempat Raperda yang diusulkan diantaranya;

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Raperda ini diajukan sehubungan adanya perubahan beberapa Peraturan Perundang-undangan dibidang Lingkungan Hidup sebagai dampak dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

2. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Raperda ini diajukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 dan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mewajibkan Pemerintah Provinsi untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan melakukan berbagai penyesuaian.

Baca Juga :  DPRD Sumsel Dengar Jawaban Gubernur atas Pandangan Fraksi Terhadap 4 Raperda

3. Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumsel 2022 – 2042.

Raperda ini diajukan dengan mempedomani ketentuan pasal 14 huruf f dan pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- undang no 2 tahun 2022 tentang cipta kerja dan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat no 12 tahun 2014.

4. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumsel tahun 2023 – 2043.

Raperda ini diajukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 7A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Raperda ini sangat penting dan menjadi pedoman dasar dalam menyusun program pembangunan dan menyesuaikan dengan dinamika pembangunan, perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional.

“Saya harap keempat usulan Raperda ini dapat segera dibahas untuk mendapat persetujuan bersama,” kata Gubernur Sumsel Herman Deru .

Sementara itu, Ketua DPRD Sumsel, RA. Anita Noeringhati mengatakan, pihaknya akan menggelar agenda paripurna lanjutan dengan agenda mendengar pemandangan umum fraksi.

Baca Juga :  LKPJ Gubernur Sumsel TA 2022, DPRD Sumsel Bentuk 5 Pansus

“Raperda ini memang sangat dibutuhkan karena terkait aturan baru,” tandasnya.

Komentar