Dengan angka seperti itu pemkab sudah bisa membeli 1 unit perumahan rakyat
SWARAID, BANYUASIN: Meskipun Kabupaten Banyuasin mengalami defisit anggaran, beberapa proyek pembangunan terus dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten.
Namun salah satu kegiatan pembangunan yang saat ini tengah dikerjakan yakni pembuatan nama rumah dinas Pemkab Banyuasin dianggap tidak memiliki sifat urgensi dan terkesan hanya menghambur-hamburkan anggaran.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Tegakan Agenda Reformasi (TEGAR) Sumsel, Lukmansyah menilai bahwa beberapa kegiatan pembangunan yang telah ada dalam rencana anggaran, selama memiliki nilai urgensinya serta memang sudah seharusnya dilaksanakan, sah-sah saja untuk dikerjakan.
Namun sangat disayangkan apabila ada proyek yang dikerjakan harus mengeluarakan biaya yang begitu besar hanya untuk membangun sesuatu yang tidak begitu penting dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat banyak.
“Saya kira pembangunan nama rumah dinas dengan biaya anggaran 149 juta itu sangat besar, dengan angka seperti itu pemkab sudah bisa membeli 1 unit perumahan rakyat,” kata Lukman, Rabu (19/10/22).
Dikatakan Lukman, seharusnya pemkab Banyuasin lebih memperhatikan aset-aset yang saat ini banyak membutuhkan anggaran untuk perbaikan, karena optimalnya sarana dan prasarana akan menambah kinerja pelayanan bagi masyarakat.
“Masih banyak aset milik pemkab Banyuasin ini membutuhkan perbaikan, seperti alun-alun misalnya, atau Gedung Penyuluhan Kecamatan Talang Kelapa yang saat ini butuh direnovasi, perbaikan disekitar kolam retensi, atau perawatan di gedung sekitaran pemkab yang memang sudah harus diperbaiki,” tegasnya.
“Kami harap pemkab lebih jeli dan benar-benar selektif dalam menggunakan anggaran daerah, mengingat kondisi Kabupaten Banyuasin saat ini yang mengalami devisit anggaran,” tutupnya.
Komentar