oleh

Deadline Maret, KPK Sebut Baru 35% Pejabat Pemkot Palembang Mengisi LHKPN

Oleh : | Editor : Noviani Dwi Putri
Dibaca :462 kali | Durasi baca : 2 Menit

SWARAID-PALEMBANG, (16/02/2021): Dalam rapat koordinasi Program Pencegahan korupsi Terintegrasi 2021 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pejabat Pemerintah Kota Palembang melalui video conference (vidcon), Selasa (16/02/21) KPK mengingatkan pejabat eselon II,II,IV di lingkungan Pemerintah Kota Palembang untuk segera mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) paling lambat 31 Maret mendatang.

KPK mencatat, hingga hari ini pejabat tinggi di lingkungan Pemkot Palembang baru 35% yang telah melaporkan kekayaannya.

Usai rapat, Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan bahwa pelaporan harta kekayaan diwajibkan untuk pejabat eselon II, III, IV di Pemkot Palembang sebagai upaya meminimalisir terjadinya tindak korupsi di Pemerintah Kota Palembang.

“Mungkin untuk LHKPN bukan lagi himbauan tapi nanti akan saya cek satu per satu, tapi saya minta cek list-nya lewat BKPSDM. saya minta laporan dulu. Setelah ini baru saya akan cek satu-satu.” Tegas RD.

Lebih lanjut RD akan segera melakukan pengecekan terhadap tingkat kepatuhan pejabat di Pemkot Palembang. Selain itu RD mengungkapkan update data yang di terima oleh BKPSDM Kota Palembang per hari ini telah mencapai 64.44 % dengan jumlah 144 orang yang telah melaporkan dari seluruh pejabat yang wajib melaporkan harta kekayaan.

Baca Juga :  Launching ID Card Elektronik, RD : Bentuk Transparansi Pengelolaan Anggaran Non Tunai

“Berdasarkan update sampai hari ini yang sudah mengisi LHKPN sudah 64,44 persen dengan jumlah pelapor 144 orang.” Ujar RD.

RD menyebutkan bila KPK masih menanti hingga akhir Maret mendatang, sebab menurut dewa, akan ada sanksi yang diberikan bagi pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaan hingga tempo waktu yang diberikan.

Lebih jauh, Kepala Bidang Pembinaan Perizinan dan Penilaian Kinerja Aparatur BKPSDM Kota Palembang, Novarida mengatakan, tingkat kepatuhan pejabat di lingkungan Pemkot pada LHKPN sebelumnya mencapai 100%, meski demikian pihaknya akan terus mengingatkan, terkhusus untuk pejabat keuangan, Kabag pengelola keuangan, di setiap OPD Pemkot Palembang, agar segera merampungkan LHKPN nya.

“Jadi kita di sini BKPSDM Pemkot Palembang, hanya mengimbau untuk menyampaikan, ya. Jika tidak melaporkan itu ada sanksinya. Sanksinya sesuai dengan peraturan yang kita buat itu sanksinya, itu akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan PP no 53 tahun 2010.” Jelasnya.

Lebih lanjut, Novarida menyebutkan harta yang dimaksud wajib dilaporkan oleh pejabat di Pemkot adalah harta kekayaan yang dimiliki pada tahun 2020 untuk dilaporkan di 2021. Seperti berupa kekayaan harta yang dimiliki, artian penghasilan (gaji per bulan) dari suami dan istri selama setahun, data pemasukan dan pengeluaran selama setahun, harta bergerak dan non bergerak (kendaraan, properti, saham).

Baca Juga :  Masuk level 3; PPKM Mikro Kota Palembang Diperpanjang Sampai 25 Juli

“Jika hingga 31 Maret masih ada yang belum melaporkan ke KPK, maka akan ada sanksi yang diberikan pada yang bersangkutan, berupa sanksi disiplin seusai PP 35 tahun 2010.” Tegas Novarida.

“Kalau LHKPN itu kan yang wajib itu penyelenggara negara, seperti Walikota dan Wakil Walikota. Tapi karena kebijakan dari Walikota yang terindikasi juga adalah yang memegang anggaran lumayan, maka itu harus mengisi.” Cetusnya

 

UMKM Kito - Solusi UMKM Go-Online

Komentar

Berita Lainya